POLITIK HUKUM KLAUSULA EKSONERASI PADA JASA PERHOTELAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TUBAGUS FAZA BARRU RASYADA, NPM : 148040024 (2017) POLITIK HUKUM KLAUSULA EKSONERASI PADA JASA PERHOTELAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Thesis(S2) thesis, unpas.

Text Jurnal Tesis.rtf Download (297kB)

Abstract

Tesis yang berjudul “Politik Hukum Klausula Eksonerasi Pada Jasa Perhotelan Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”membahasbagaimanapolitik hukum klausula eksonerasi, khususnya pada pada jasa perhotelan. Hal ini lah yang melatar belakangi ketertarikan penulis untuk menulis tesis ini dengan beberapa permasalahan yaitubagaimanakedudukankonsumendalamkerangkapenerapanklausulaeksonerasi yang dilakukanolehpelakuusahajasaperhotelandalam kaitannya dengan praktek pelaksanaan hotel dihubungkandenganUndang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen, bagaimana penerapanklausulaeksonerasiantarapelakuusaha hotel dengankonsumendihubungkandenganUndang- UndangNomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen serta politik hukum perlindungan konsumen, bagaimana tindakan hukum yang dapatdilakukandenganadanyapenerapanklausulaeksonerasidalamperjanjian yang dibuatolehpelakuusahajasaperhotelan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Spesifikasipenelitian dalampenyusunantesisinidilakukandengancaradeskriptif analitis, yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keberadaan objek penelitian, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahpendekatanyuridisnormatifyaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan,mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis.Penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk melakukan suatu perbuatan yang pantas. Analisis data yang dipergunakanadalahanalisisyuridiskualitatif, yaitucara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika. Kedudukankonsumendalamkerangkapenerapanklausulaeksonerasi yang dilakukanolehpelakuusahajasaperhotelandalam kaitannya dengan praktek pelaksanaan hotel dihubungkandenganUndang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen adalah kedudukan yang tidak seimbang karena bertentengan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjunjung kesetaran kedudukan antara keduanya.Penerapanklausulaeksonerasiantarapelakuusaha hotel dengankonsumendihubungkandenganUndang- UndangNomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen serta politik hukum perlindungan konsumendilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta politik hukum perlindungan konsumen, maka apabila terdapat klausula eksonerasi dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Tindakan hukum yang dapatdilakukandenganadanyapenerapanklausulaeksonerasidalamperjanjian yang dibuatolehpelakuusahajasaperhotelan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Kata Kunci :Politik Hukum,Jasa Perhotelan, Klausula Eksonerasi,PerlindunganKonsumen

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	29 Aug 2017 02:28
Last Modified:	29 Aug 2017 02:28
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28986

Actions (login required)

View Item