Ellin Rozana, 111000120 (2017) IMPLIKASI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DARI PERBEDAAN DEFINISI KORBAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN PROTOKOL PALERMO. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.
|
Text
A COVER.pdf Download (168kB) | Preview |
|
|
Text
D DAFTAR ISI.pdf Download (17kB) | Preview |
|
|
Text
F BAB 1.pdf Download (474kB) | Preview |
|
|
Text
G BAB 2.pdf Download (592kB) | Preview |
|
|
Text
H BAB 3.pdf Download (349kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (602kB) |
|
|
Text
J BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB) |
|
|
Text
K DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (17kB) | Preview |
Abstract
Perdagangan orang merupakan isu pelanggaran HAM yang mendesak. Minimnya jumlah kasus perdagangan orang yang diputus pengadilan menggambarkan adanya kendala dalam penegakan hukum. Terdapat peningkatan proporsi anak yang menjadi korban. Sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk menghukum pelaku perdagangan anak. Berikut adalah identifikasi masalah: Bagaimana implikasi perbedaan definisi korban menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Protokol Palermo terhadap penegakan hukum? Kendala apa saja yang terjadi selama proses penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang? Bagaimana upaya pemerintah melindungi korban perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang? Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Implikasi perbedaan definisi korban menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Protokol Palermo terhadap penegakan hukum adalah: proses penyidikan berjalan lebih rumit, adanya gangguan penegakan hukum disebabkan perundang-undangan tidak peka terhadap kondisi dan lingkungan masyarakat, adanya gangguan penegakan hukum disebabkan tidak diikutinya asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, serta penegakan hukum yang tidak dapat menjerat kasus perdagangan anak secara keseluruhan. Kendala yang terjadi selama proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang adalah: definisi perdagangan orang yang masih mengundang perdebatan, kurangnya kapasitas aparat penegak hukum mengenai perdagangan orang, keengganan korban bekerja sama dalam proses penyidikan dan pemeriksaan, kurangnya jumlah aparat penegak hukum, minimnya biaya, dan penekanan kepada kesaksian korban sebagai alat bukti dalam penyidikan dan penuntutan. Upaya melindungi korban perdagangan orang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat. Perlindungan korban yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat adalah pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat provinsi dan P2TP2A di 26 kabupaten/kota di Jawa Barat. Perlindungan korban yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat adalah melengkapi jajaran personilnya dengan tenaga konselor dan memberlakukan pendekatan khusus untuk membuat proses penyidikan ramah anak. Kata Kunci: Anak, Penegakan Hukum, Perdagangan Orang
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 23 Aug 2017 03:09 |
| Last Modified: | 23 Aug 2017 03:09 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28775 |
Actions (login required)
 |
View Item |
