Hernimawati, NPM. 139020029 (2017) MODEL KEBIJAKAN PENATAAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU (Studi Kasus tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru). Disertasi(S3) thesis, UNPAS.
Text
Jurnal-Artikel-Bu Herni untuk Tertutup_Juli 2017.doc Download (466kB) |
Abstract
Penelitian ini didasari pada masalah pokok mengenai kebijakan penataan reklame yang belum secara optimal dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dan belum meningkatkan keindahan Kota Pekanbaru. Hal ini diduga disebabkan oleh model implementasi kebijakan penataan reklame yang belum dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame sekaligus menambah keindahan visual Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan membangun model implementasi kebijakan penataan reklame yang dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame serta menambah keindahan visual Kota Pekanbaru. Pengumpulan data yang digunakan, sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi kebijakan penataan reklame yang berjalan di Kota Pekanbaru masih belum efektif karena kurang memperhatikan standar dan tujuan kebijakan dan karakteristik organisasi pelaksana juga tidak terbukti berperan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru; (2) Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan penataan reklame belum efektif antara lain: (a) Sebagian aparatur implementor kebijakan kurang memahami tujuan kebijakan; (b) Lemahnya mental sumber daya aparatur implementor kebijakan; (c) Dinas-dinas sebagai anggota Tim Reklame yang menjadi implementor kebijakan tidak didukung dengan sumber daya teknologi otomasi secara menyeluruh; (d) Kurang terjalinnya komunikasi, baik antara pihak pimpinan dengan bawahan, antar dinas-dinas sebagai anggota Tim Reklame implementor kebijakan, antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan para pemasang reklame; dan (3) Model impelementasi kebijakan penataan reklame di Kota Pekanbaru mengamanatkan Dispenda Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan penataan reklame di Kota Pekanbaru. Model ini disusun dengan mengacu pada hasil benchmarking dengan Kota Batam dan Kabupaten Rokan Hilir serta menggabungkan 4 (empat) faktor dari Teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang belum optimal. Selain itu, peneliti juga menambah faktor pengawasan yang belum ada pada teori Van Meter dan Van Horn dan faktor partisipasi masyarakat untuk mengatasi kelemahan dari teori Van Meter dan Van Horn yang bersifat top-down. Kata Kunci: Reklame, Kebijakan, Model.
Item Type: | Thesis (Disertasi(S3)) |
---|---|
Subjects: | RESEARCH REPORT |
Divisions: | Pascasarjana > S3-Ilmu Sosial 2017 |
Depositing User: | asep suryana |
Date Deposited: | 01 Aug 2017 03:29 |
Last Modified: | 01 Aug 2017 03:47 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28422 |
Actions (login required)
View Item |