IMPLEMENTASI ATAS KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PASAL 68 AYAT (1) UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Tuti Atika Ferawati, 121000250 (2017) IMPLEMENTASI ATAS KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PASAL 68 AYAT (1) UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.

Preview	Text COVER.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (382kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (400kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (189kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (286kB) | Preview

Abstract

Partai politik merupakan bentuk dari kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai wujud adanya kemerdekaan berpikir serta kebebasan berekspresi. Maka dari itu, kebebasan berserikat merupakan hak yang sangat penting dalam kehidupan negara demokrasi. Meskipun demikian, kebebasan berserikat memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan negara, serta melindungi hak dan kebebasan lain. Pembatasan tersebut dilakukan melalui pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi jika partai tersebut terbukti melakukan pelanggaran sesuai yang tercantum dalam peraturan. Kemudian, peletakan kedudukan pemohon dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi hanya dimiliki oleh Pemerintah sedangkan warga negara lain tidak diperbolehkan, hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan asas persamaan dimata hukum. Maka dari itu permasalahan yang akan di bahas terkait pembubaran partai politik yakni hak konstitusional warga negara dalam berserikat yang dibatasi, akibat dari pembubaran partai politik terhadap Negara serta kedudukan pemohon dalam mengajukan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi yang hanya di miliki oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah meliputi spesifikasi penelitian bersifat deskriptif kualitatif, metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma lain yang berlaku serta mengikat di masyarakat, tahap penelitian dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, tekhnik pengumpulan data difokuskan dengan penelitian kepustakaan dan penelitaian lapangan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan baik terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, dan analisis data secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran partai politik dapat dilakukan dan tidak melanggar hak berserikat warga negara karena hak berserikat dapat dibatasi untuk melindungi hak orang lain yang mengalami kerugian. Selanjutnya, dengan hanya pemerintah yang menjadi pemohon dalam sengketa pembubaran partai akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti pelanggaran hak konstitusional warga negara, tidak maksimalnya upaya warga negara dalam pengawasan partai politik. Serta perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai akibat hukum dari pembubaran partai politik tersebut. Kesimpulan yang didapatkan, perlu adanya penambahan kedudukan pemohon dalam sengketa pembubaran partai politik menjadi Pemerintah dan Kelompok Masyarakat. Kata Kunci : Pembubaran Partai Politik. Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah Konstitusi

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	11 Jul 2017 06:54
Last Modified:	11 Jul 2017 06:54
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28315

Actions (login required)

View Item