MUHAMAD FARIZ SETIAHARDI, NPM. 131000093 (2017) WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI ANTARA UNIT PENGELOLA KEGIATAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (170kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I skripsi.pdf Download (369kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II skripsi.pdf Download (415kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III skripsi.pdf Download (161kB) | Preview |
|
Text
BAB IV skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB) |
||
Text
BAB V skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB) |
||
|
Text
Daftar pustaka skripsi.pdf Download (90kB) | Preview |
Abstract
Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencenangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri perdesaan adalah program mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Akan tetapi sering terjadi wanprestasi dimana debitur ingkar janji dalam melakukan prestasinya. Bagaimana terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak kelompok masyarakat terhadap UPK dalam perjanjian PNPM Mandiri dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata. Bagaimana akibat hukum jika kelompok masyarakat melakukan wanprestasi terhadap UPK dalam perjanjian PNPM Mandiri dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terhadap UPK dalam perjanjian PNPM Mandiri dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analtis, dilanjutkan dengan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Dengan metode tersebut penulis menganalisa permasalahan dari sudut hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, juga menelaah fakta-fakta yang terjadi dalam beberapa kasus dengan berpedoman pada segi hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bawah terjadinya wanprestasi dalam perjanjian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diakibatkan karena pihak kelompok masyarakat yang tidak bisa membayar angsuran yang sudah jatuh tempo. Akibat hukum yang timbul jika melihat dari Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian PNPM Mandiri tersebut dapat dibatalkan karena telah menyalahi kesepakatan yang menjadi subjek dalam syarat sah perjanjian. Upaya yang dilakuka oleh UPK dalam wanprestasi yang dilakukan kelompok masyarakat dengan cara musyawarah dan secara tanggung renteng yang dilakukan oleh pihak masyarakat utuk menyelesaikan tungakan angsuran tersebut. Kata kunci : wanprestasi, perjanjian, simpan pinjam, PNPM Mandiri.
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Dokumen Unpas > 2009 |
Depositing User: | Ramadhan S - |
Date Deposited: | 14 Jun 2017 06:04 |
Last Modified: | 14 Jun 2017 06:06 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28021 |
Actions (login required)
View Item |