PROBLEMATIKA PENGGUNAAN REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PENCURIAN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP JO UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

SISWANDI, NPM. 121000231 (2017) PROBLEMATIKA PENGGUNAAN REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PENCURIAN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP JO UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

	Text H. DAFTAR ISI.pdf Download (38kB)
	Text I. BAB 1.pdf Download (147kB)
	Text J. BAB 2.pdf Download (176kB)
	Text K. BAB 3.pdf Download (59kB)
	Text L. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	Text M. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (49kB)
	Text N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (41kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Problematika Penggunaan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pencurian Dihubungkan Dengan KUHAP Jo Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum secara tegas diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi telah diatur secara tersebar diberbagai peraturan perundang - undangan. Pasal 5 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, rekaman video yang terekam kamera CCTV dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan - persyaratan yang diatur dalam UU ITE. Sebelum adanya revisi terhadap Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka rekaman kamera CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah atau setidak - tidaknya dapat digunakan sebagai penunjang alat bukti di sidang pengadilan sepanjang pengambilan atau pemindahan hasil rekaman kamera CCTV dilakukan sesuai prosedur, dilengkapi berita acara pengambilan atau pemindahan, dilakukan oleh pihak yang berwenang, informasi yang ada dalam rekaman kamera CCTV dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan serta dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang - undang. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fakta – fakta yang berupa data dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara komparatif karena penelitian ini bertujuan untuk dapat menggambarkan tentang hubungan kekuatan alat bukti yang dipublikasikan oleh ahli di luar persidangan dengan hukum pembuktian di Indonesia dengan dianalisis berdasarkan KUHAP. Adapun kesimpulan penelitian ini, yaitu ketentuan hukum pidana yang mengatur alat bukti tentang kejahatan pencurian yang terekam kamera CCTV, diantaranya terdapat dalam KUHP, KUHAP, di luar KUHAP yang terdapat di dalam UU, seperti terdapat dalam UU ITE. Kebijakan hukum pidana Indonesia dapat menjangkau tindak pidana pencurian yang terekam kamera CCTV di hubungkan dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti sangat dibutuhkan dalam mencari kebenaran di persidangan dan menjadi referensi hakim dalam memutuskan suatu perkara secara adil. Kata Kunci : ITE, Rekaman CCTV, Pencurian.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	05 Jun 2017 07:29
Last Modified:	05 Jun 2017 07:29
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/27554

Actions (login required)

View Item