CONSERVATOIR BESLAG (SITA JAMINAN) SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 18 UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 “TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Eduard Dixon Pattinasarany, SH.,MH., NPM : 129313013 (2017) CONSERVATOIR BESLAG (SITA JAMINAN) SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 18 UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 “TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Disertasi(S3) thesis, UNPAS.

Text GAB DIST SONY JURNAL 17.doc Download (508kB)

Abstract

Penyebab kesulitan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia salah satunya adalah ketidak sinkronan konsep-konsep hukum keuangan negara, konsep hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum perseroan, dan hukum pidana dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan baik data sekunder, dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan data hukum tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan library and online research, sebagai data utama, maupun data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten, sebagai data penunjang. Analisis yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan dilakukan dengan yuridis kualitatif terhadap data dan fakta hukum berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan adanya perbedaan pendapat pada setiap kasus. Hal tersebut disebabkan ketidaksinkronan konsep-konsep hukum keuangan negara, konsep hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum perseroan, dan hukum pidana yang terdapat pada UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004, dan UU 31/1999 jo UU 20/2001. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Dengan Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) Sebagai Upaya Penyelamatan Kerugian Negara Dihubungkan Dengan Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tinddak Pidana Korupsi, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah efektivitas yang memiliki daya eliminasi terhadap terjadinya disharmoni hukum, memiliki unifikasi penafsiran hukum, memiliki subtansi yang mengedepankan keadilan, dapat digunakan untuk menangani terjadinya peralihan dari ranah hukum pidana ke ranah hukum perdata, memiliki acuan nilai efisiensi ekonomi terhadap penanganan kerugian keuangan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta konsep tersebut didasarkan kepada subtansi regulasi, strategi dan standar hukum sebagai mandatory dari UNCAC 2003 tanpa meningalkan sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang terdapat pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Atas dasar itu, maka penulis menyarankan bahwa bagi kalangan akademisi dan praktisi sebaiknya teori analysis ecomic of law digunakan dalam perhitungan nilai waktu dari uang sebagai bagian dari perhitungan efisiensi dan cost benefit analysis yang dapat memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Sementara itu asas legalitas perlu dikembangkan untuk penguatan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu untuk melengkapi substansi pada perubahan UU 31/1999 jo UU 20/2001, sebaiknya dibuat kajian analisis ekonomi terhadap hukum yang berkaitan dengan berbagai pelanggaran terhadap perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi, dengan fokus kepada dampak penyelewengan di bidang keuangan negara terhadap perekonomian nasional.

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	25 Apr 2017 07:29
Last Modified:	25 Apr 2017 07:29
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/27197

Actions (login required)

View Item