EKSISTENSI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN MK DALAM MEMUTUS SENGKETA PEMILUKADA

ARIFAH NURHIDAYATI, NPM. 101000106 (2017) EKSISTENSI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN MK DALAM MEMUTUS SENGKETA PEMILUKADA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text DAF ISI.pdf Download (128kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (165kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (237kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (135kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
Preview	Text DAF PUSTAKA.pdf Download (111kB) | Preview

Abstract

Berdirinya Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi sebagai tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan modern (modern state)yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendahdengan norma hukum yang lebih tinggi. Mahkamah Konstitusi dibentuk atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi memiliki tugas utama sebagai pengawal konstitusi. Parabola mengacu pada Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, terdapat suatu pembatasan terhadap pengajuan sengketa Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi, hal tersebut karena berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, diatur mengenai syarat jumlah penduduk dengan persentase perbedaan hasil penetapan, seperti halnya apabila Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. Pada skripsi ini, yang menjadi identifikasi masalahnya adalah:Bagaimanakah eksistensi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi?; dan Permasalahan hukum apa yang terjadi berkaitan dengan adanya pengaturan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang dikaitkan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta bagimanakah seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam hal menangani sengketa Pemilihan Kepala Daerah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, Peraturan perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan menganai bahan hukum primer. Eksistensi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang masih tetap diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi, bahkan dalam memeriksa dan mengadili syarat formal pengajuan sengketa hasil Pilkada Mahkamah Konstitusi menerapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan Nomor 5 Tahun 2015 terkait perhitungan selisi perolehan suara dalam sengketa pilkada. Permasalahan hukum yang terjadi yaitu adanya diskriminasi hak warga negara dihadapan hukum, selain melanggar asas persamaan di muka hukum, pembatasn tersebut juga melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman saran yang dapat penulis kemukaka yaitu seyogyanya Mahkamah Konstitusi berperan bukan hanya sebagai corong undang-undang, melainkan harus pula berusaha memahami nilai-nilai hukum yang hidup serta rasa keadilan dalam masyarakat. Kata Kunci : Eksistensi, Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	06 Feb 2017 04:31
Last Modified:	06 Feb 2017 04:31
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/26603

Actions (login required)

View Item