RYAN HERMAWAN, NPM. 121000077 (2017) KEDUDUKAN TIM SELEKSI PEMILIHAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI JAWA TIMUR DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KPI NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
4 Daftar Isi.pdf Download (91kB) | Preview |
|
|
Text
6 BAB I.pdf Download (292kB) | Preview |
|
|
Text
7 BAB II.pdf Download (264kB) | Preview |
|
|
Text
8 BAB III.pdf Download (233kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
9 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB) |
|
|
Text
10 BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB) |
|
|
Text
11 Daftar Pustaka.pdf Download (225kB) | Preview |
Abstract
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh tumpang tindihnya kewenangan DPRD Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur dalam penetapan Surat Keputusan (SK) Tim Seleksi pemilihan/penjaringan calon anggota KPID Di Jawa Timur yang seharusnya Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah disusun, dibuat dan ditandatangani oleh DPRD Provinsi namun dalam kenyataannya Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah disusun, dibuat dan ditandatangani oleh Gubernur tanpa ada delegasi dari DPRD Provinsi. Atas dasar tersebut timbulah suatu permasalahan mengenai : Bagaimana kedudukan tim seleksi KPID Jawa Timur di kaitkan dengan Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Komisi Peyiaran Indonesia?, Kendala-kendala apa yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan penetapan Tim seleksi KPID?, Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi permasalahan legalitas tim seleksi KPID Provinsi Jawa Timur? Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-normatif, dan dibantu dengan pendekatan yuridis empiris. Tahap penelitian ini dimulai melalui penelitan kepustakaan guna memperoleh data sekunder sebagai data utama dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan guna memperoleh data primer untuk menunjang data sekunder. Selanjutnya data yang sudah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode derskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa : pertama, Kedudukan Tim Seleksi pemilihan/penjaringan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur adalah tidak sah karena dalam penetapannya tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) dan (5) Peraturan KPI No.1 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Komisi Peyiaran Indonesia. Kedua, Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Melakukan Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) jika dikaitkan dengan Prinsip Good Governance yaitu : tidak mengikuti prinsip Proporsionalitas dan Profesionalitas. Ketiga, upaya yang dapat dilakukan pemerintah provinsi jawa timur dalam mengatasi permasalahan legalitas tim seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jika dikaitkan dengan konsep pemerintahan yang baik (good governance) yaitu dengan meningkatkan “alignment” (koordinasi) yang baik dengan melibatkan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Kata kunci : Pemerintah Jawa Timur, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Legalitas.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 04 Feb 2017 11:14 |
| Last Modified: | 04 Feb 2017 11:14 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/26579 |
Actions (login required)
 |
View Item |
