MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

MUHAMMAD DIKDIK KURNIAWAN, NPM. 121000024 (2017) MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text 4 Daftar isi.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text 6 BAB I.pdf Download (306kB) | Preview
Preview	Text 7 BAB II.pdf Download (459kB) | Preview
Preview	Text 8 BAB III.pdf Download (348kB) | Preview
	Text 9 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text 10 BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
Preview	Text 11 Daftar pustaka.pdf Download (202kB) | Preview

Abstract

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh Wakil Bupati yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas (Plt) yang ditinggalkan oleh Bupati, melakukan mutasi para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah kabupaten Sumedang tanpa disertai izin tertulis dari menteri dalam negeri. Atas dasar tersebut timbulah suatu permasalahan mengenai : Bagaimana Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara?, Bagaimana Aspek Hukum Mengenai Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang?, Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang Untuk Mencegah Mutasi Pegawai Negeri Sipil Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Yang Tidak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara?. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-normatif. Tahap penelitian ini dimulai melalui penelitan kepustakaan guna memperoleh data sekunder sebagai data utama dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan guna memperoleh data primer untuk menunjang data sekunder. Selanjutnya data yang sudah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode derskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : pertama, mekanisme mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak sesuai dengan aturan Pasal 132A Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kedua, aspek hukum mengenai mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang terdapat dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 132A Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketiga, Berdasarkan prinsip profesionalitas yang terkandung dalam prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance). Ketiga, upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mencegah mutasi pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh Kepala Daerah Yang Tidak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan meningkatkan keahlian pegawai instansi pemerintah daerah termasuk kepala daerah yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Mutasi, Pegawai Negeri Sipil, Wakil Kepala Daerah.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	04 Feb 2017 11:14
Last Modified:	04 Feb 2017 11:14
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/26575

Actions (login required)

View Item