MIA NURFADILAH, NPM 121000198 (2016) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN PAKSA DI KABUPATEN PURWAKARTA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BUPATI PURWAKATA NOMOR 70A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
1.cover TA.pdf Download (19kB) | Preview |
|
|
Text
6. KATA PENGANTAR.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
7. DAFTAR ISI.pdf Download (60kB) | Preview |
|
|
Text
8. BAB I.pdf Download (255kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
9. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB) |
|
|
Text
10. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB) |
|
|
Text
13. daftar pustaka.pdf Download (150kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa perkawinan paksa itu tidak diperbolehkan karena banyak hal-hal yang dilanggar dalam melangsungkan sebuah perkawinan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purwakarta tentang sanksi atas pelanggaran Peraturan Bupati Nomor 70A tentang Desa Berbudaya, bila seseorang bertamu, bepergian barsama dengan lawan jenis melebihi jam 21.00 WIB yang tidak terikat oleh suatu perkawinan dan hal tersebut dilakukan berulangkali walaupun telah diberi teguran maka pria dan wanita tersebut akan dipaksa melakukan perkawinan oleh pejabat setempat. Perkawinan paksa ini dilakukan secara sirri. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan metode pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan yang telah diperoleh dengan cara studi dokumen. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan yuridis-kualitatif Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa perkawinan paksa ini telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) tentang syarat materil perkawinan yang dapat disimpulakan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pihak pria dan wanita tidak menyepakati untuk melakukan perkawinan, bilamana perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka perkawinannya batal demi hukum. Dalam Peraturan Bupati Nomor 70A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya terkait perkawinan paksa walaupun telah dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”. Berarti bila tidak ada kesepakatan antara kedua calon mempelai maka dapat dipastikan kedua calon ini berada didalam sebuah ancaman. Bila ditelaah lebih jauh perkawinan paksa adalah salah satu penyebab banyaknya pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara paksa berakhir dengan perceraian karena salah satu pihak atau keduanya tidak menginginkan perkawinan tersebut. Maka dalam hal ini Peraturan Bupati Nomor 70A tentang Desa Berbudaya harus lebih ditelaah kembali tentang sanksi yang timbul dari pelanggaran Peraturan Buapti tersebut walaupun dalam peraturan tersebut tidak dicantumkan tentang sanksi perkawinan paksa namun dalam implementasinya siapa yang melanggar peraturan ini akan dilakukan perkawinan paksa oleh pejabat setempat. Kata Kunci: Perkawinan Paksa Peraturan Bupati Purwakata Nomor 70A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan This research is aimed to show that the forced marriage is prohibited because there are so many aspects being violated under such condition. It can be seen under the Law No.1/1974 on the Marriage. This research was conducted in Municipality of Purwakarta, mainly on the Regent of Purwakarta Regulation No.70A on the Cultured Village, in which anyone who visit and leave as an unmarried couple with opposite sex over 9.00 PM, and has been conducted continuously despite warning has been submitted, thus this couple is forced to be married under authority of local magistrate. This marriage is conducted in sirry. The applied method was descriptive analytical with normative approach. This research used literature study through secondary data and field study through primary data. Data collection was completed through inventory of obtained sources under document study. Later on the data analysis was juridical qualitative. The research concluded that this enforced marriage has been considered under Article 6 paragraph (1) on the substantial requirements of marriage. It is said that a marriage cannot be conducted whereas both man and women do not agree to commit on such matter, and should it is remain proceeded therefore it is considered as void. The Regent of Purwakarta Regulation No.70A on the Cultured Village can be ignored since Article 27 of the Law No.1/1974 stated that “either husband or wife can apply for marriage annulment should the marriage was conducted under unlawful force”. Since there was no consent between the couple, it can be deduced that this marriage was conducted under a threat. When we take a look of further account, most enforced marriage ended up in divorce since either one or both party unwilling to do so. Therefore the Regent of Purwakarta Regulation No.70A on the Cultured Village must be revised, manly on the penalty. Despite there is no explicit sanction of enforced marriage, in reality the local magistrate interprets the regulation as the justification to enforce the action. Keywords: Enforced Marriage, The Regent of Purwakarta Regulation No.70A/2015 on the Cultured Village, the Law No.1/1974 on the Marriage
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 08 Apr 2016 04:27 |
| Last Modified: | 08 Apr 2016 04:27 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/2610 |
Actions (login required)
 |
View Item |
