MUHAMMAD HENDRI, NPM 121000161 (2016) TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN BBM DENGAN NAMA PERTAMINI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
cover skripsi.pdf Download (25kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR.pdf Download (137kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (89kB) | Preview |
|
|
Text
bab 1.pdf Download (314kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (139kB) | Preview |
Abstract
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir dibidang niaga dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamini yang tidak mempunyai izin dari pemerintah namun tidak dilakukan proses penegakan hukum pidana. Adapun juga, penelitian ini adalah untuk, Pertama, untuk membahas penegakan hukum pidana apa terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamini dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Kedua, mengapa dalam praktek pengawasan perniagaan Minyak dan Gas Bumi dalam kegiatan usaha hilir terhadap pengecer yang menggunakan nama Pertamini tidak ditindak. Ketiga, bagaimana upaya solusi pemecahan masalah terhadap penjualan BBM yang lebih mahal oleh pengecer menggunakan nama Pertamini Peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian dengan tahap pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan suatu objek permasalahan yang berupa sinkronisasi fakta-fakta yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, tindak pidana penjualan BBM dengan menggunakan nama Pertamini belum dapat berjalan sebagaimana mestinya karena, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi belum mengatur mengenai pendistribusian BBM terhadap para pengecer BBM yang menggunakan merk Pertamini, juga adanya anggapan masyarakat dalam hal ini konsumen BBM bahwa dengan hadirnya para pengecer BBM yang menggunakan nama Pertamini mengakomodir kebutuhan BBM dalam masyarakat, serta kurangnya kesadaran hukum dalam hal ini pengecer BBM yang menggunakan nama Pertamini untuk mentaati ketentuan pidana dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pengawasan dalam kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi di bidang niaga terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamini belum dapat berjalan secara optimal karena, belum adanya koordinasi yang dilakukan oleh BPH Migas terhadap setiap pelaku kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi yang dalam hal ini adalah pemerintahan daerah dan SPBU. Disamping itu, BPH Migas selaku pengawas dan pengatur kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi hanya terdapat di Jakarta. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap pengawasan penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamini yang tidak mencakup seluruh wilayah Indonesia. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Minyak dan Gas Bumi, Pengecer, BBM Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas regulates the upsstream and downstream business activities. Downstream business activities in the field of trade can be carried out after obtaining a business license from the govermment. This study appoints the issue of the sale of fuel executed by the retailers under the trademark Pertamini that does not have permission from the govermment and there is still no criminal justice process. Moreover, this research aims to; firstly, examine how the criminal justice process againts fuel sales done by the retailers under the trademark Pertamini is associated with Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas. Secondly, figure out how the implementation of commercial surveillance of Oil and Gas in downstream business activities of the retailers who use the brand Pertamini. I apply the research methoads with normative juridical approach. The research method with data collection phase used is literary studies. The data implied in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Afterwards, the data are used to describe the issues in the form of a synchronization of facts that occurred with the applicable legislation. According to the research, it is found the enforcement of criminal law againts the sale of fuel done by the retailers under the trademark Pertamini cannot be implemented as intended, since the Law No.22 of 2001 on Oil and Gas has not been set on the distribution of fuel retailers using the brand Pertamini. In additions, the public perception in this case is that the presence of fuel retailers who use the brand Pertamini are able to accommodate the fuel needs of society. Furthermore, the retailers using the brand Pertamini are required to comply with criminal provisions in the Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas. The surveillance in downstream business activities of Oil and Gas in field of trade for the sale of fuel implemented by the retailers unders under the brand Pertamini cannot run optimally due to the lack of coordination between BPH Migas and each owner of downstream business activities of Oil and Gas, which are local govermment and gas stations. In addition, BPH Migas as the supervisor and the regulator of the downstream business activities of Oil and Gas is only available in Jakarta. Therefore, this issue affects the control of fuel sales made by the retailers using the brand Pertamini that does not include all Indonesian territory. Keyword: the Enfporcement Law, Oil and Gas, Retailers, Fuel
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 08 Apr 2016 02:48 |
| Last Modified: | 08 Apr 2016 02:48 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/2337 |
Actions (login required)
 |
View Item |
