ANNISA FEBRINA ALBIANTI, NPM 121000021 (2016) ALIH FUNGSI TAMAN NASIONAL TESSO NILO MENJADI LADANG KELAPA SAWIT OLEH PERAMBAH DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
COVER SKRIPSI.pdf Download (45kB) | Preview |
|
|
Text
05 kata pengantar.pdf Download (112kB) | Preview |
|
|
Text
06 Daftar isi.pdf Download (498kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (234kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (110kB) | Preview |
Abstract
Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hutan wajib di urus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia (akhlakul karimah) sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur. Pembalakan ke dalam wilayah Tesso Nilo yang dilakukan oleh perambah telah terjadi sejak tahun 2000, kemudian Sejak tahun 2008 alih fungsi hutan menjadi perkebunan terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo, padahal fungsi hutan yang diperuntukkan di Taman Nasional Tesso Nilo adalah sebagai kawasan lindung. Di Taman Nasional Tesso Nilo juga terjadi degradasi hutan. Maka dari itu timbul permasalahan antara lain : Bagaimana pelaksanaan pengaturan alih fungsi Taman Nasional Tesso Nilo menjadi ladang kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, akibat yang timbul dari alih fungsi lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan upaya apa yang dapat di lakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat akibat kerusakan hutan dan bagaimana cara penyelesaiannya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, menggambarkan masalah yang kemudian dianalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun secara sistematis dengan berdasarkan pada teori dan konsep yang dipergunakan. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian di bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas, norma, dogma atau kaidah hukum yang merupakan patokan bertingkah laku. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara Yuridis Kualitatif yaitu data yang diperoleh dan di susun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Faktor pendukung terjadinya alih fungsi lahan di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo adalah karena lemahnya penegakan hukum serta minimnya peran pemerintah daerah dalam hal pencegahan mengakibatkan semakin maraknya praktek alih fungsi lahan. pemerintah daerah diduga kurang mencermati areal yang diberikan persetujuan pemberian izin ataupun sertifikat lahan untuk ladang kelapa sawit yang berujung pada tumpang tindihnya lokasi tersebut dengan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Kerusakan yang terjadi akibat alih fungsi lahan hutan ialah bencana banjir, erosi, longsor dan membantu memperparah pemanasan global yang sudah lama terjadi di dunia. Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 menegaskan bahwa Pemerintah pusat maupun daerah mempunyai peran untuk mencegah terjadinya perusakan hutan kemudian pasal 7 menyebutkan bahwasanya masyarakat, badan hukum dan/atau perusahaan wajib melakukan perlindungan hutan. Maka dapat disimpulkan bahwa bekerjasama merupakan kunci utama menanggulangi kerusakan dan menghentikan perambahan yang terjadi. Kata Kunci : Alih Fungsi, Taman Nasional, Perambahan ii ABSTRACT Forest is a gift from God Almighty that should be taken care of and utilized at its best with good will (akhlakul karimah) as the ritual and as the form of gratitude. Tesso Nilo National Park is one of biggest the lower mainlands that is tropical rain forest in Indonesia. Illegal logging in the area of Tesso Nilo committed by thousands of visitors is increasing. Since 2000, more than 47,000 hectars (116,000 acres) tree cover has been opened. It opens the road for palm plantation and for the development of the area. Listing Tesso Nilo into the Moratorium of National Forest means that Indonesia has failed to protect the park and the destruction continues. Since 2008 until 2011, the change of function in the area occurred. The change occurred in Tesso Nilo National Park was that the park became plantation, in fact the function of the forest designated in Tesso Nilo National Park is as protected area. Forest degradation also occurred at Tesso Nilo. Therefore, some problems occur such as: the implementation of the functional change of Tesso Nilo National Park into palm plantation under Law No. 18, 2013 concerning the Prevention and Eradication of Deforestation; the consequence of the change in Tesso Nilo National Park and the measures to be taken by the regional government and the community regarding the deforestation and the solution. The research methodology used was descriptive analytical, describing the problem to be analyzed through data obtained. Data were then processed and compiled systematically based on the theory and concept used. The method of approach used was juridical normative, i.e. a research of law that was concepted upon the principles, norms, dogma or legal teachings as the guidance of conduct. The stage of research done was library research and field research while data collecting technique was through literature study and field study. Data analysis was done juridical qualitatively in which data obtained was compiled qualitatively to get the solution to the problems. The supporting factors of the change at Tesso Nilo National Park was the weakness of law enforcement and the minimum of regional government role in the prevention impacting on the increase in the land change. The regional government was suspected to be careless when giving the permit or land certificate for the plantation leading to the overlapping the location with the area of Tesso Nilo National Park. The damage as the impact of the change was flood, landslide, erosion worsening the global heating. The article 5 of Law No. 18, 2013 regulating that central or regional government play the role to prevent the deforestation while Article 7 stipulating that people, legal entity and/or corporation should protect the forest. It can be concluded that cooperation is the main key to eradicate the deforestation and to stop the illegal logging. Keywords: change of function, national park, illegal logging
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 08 Apr 2016 02:47 |
| Last Modified: | 08 Apr 2016 02:47 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/2254 |
Actions (login required)
 |
View Item |
