Rasman Habeahan, NPM. 128412012_Hukum Ekonomi (2014) KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DIKAITKAN DENGAN PASAL 224 HIR/258 RBG DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN OLEH KREDITUR BANK MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG. Thesis(S2) thesis, UNPAS.
Text
Abstrak Tesis 4 Hard Cover (Rasman S.H., M.H.).doc Download (30kB) |
|
Text
Bab I Tesis 4 Hard Cover (Rasman S.H., M.H.).doc Download (125kB) |
|
Text
Bab II Tesis 4 Hard Cover (Rasman S.H., M.H.).doc Download (147kB) |
|
Text
daftar pustaka Tesis 4 Hard Cover (Rasman S.H., M.H.).doc Download (42kB) |
Abstract
Proses eksekusi hak tanggungan haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melindungi konsumen itu sendiri. Namun kenyataan di masyarakat, masih banyak konsumen (debitur) yang dirugikan, khususnya oleh bank yang melakukan eksekusi atas dasar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dikaitkan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan oleh Kreditur Bank melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana prosedur dan legalitas eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Kreditur Bank agar tidak terjadi dualisme hukum, apakah penggunaan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atau melalui proses eksekusi yang diajukan dan dilakukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 224 HIR / 258 RBG dan bagaimana aspek perlindungan konsumen dalam proses dan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Spesifikasi penulisan dalam tesis ini adalah deskristif analitis, dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan adalah dengan mempergunakan penelitian lapangan yang dilakukan terhadap nara sumber dengan menggunakan pedoman wawancara dan studi pustaka melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara analisis kualitatif, sehingga pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dijawab. Berdasarkan deskripsi dan analisis permasalahan, maka diketahui bahwa Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Setelah ada pemenang lelang, namun si debitur atau yang menguasai fisik objek lelang tidak menyerahkan secara baik-baik, maka pemenang lelang harus mengajukan permohonan eksekusi pengosongan ke pengadilan, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan, untuk dikosongkan, selanjutnya sita pengosongan, baru dilakukan eksekusi pengosongan (penetapan). Sedangkan berdasarkan Pasal 224 HIR/258 Rbg, setelah lelang eksekusi terjadi, apabila debitur atau pemilik jaminan tidak mau menyerahkan objek lelang secara baik-baik, maka pemenang lelang cukup mengajukan permohonan eksekusi pengosongan, dengan kelanjutan risalah lelang. Undang-Undang Hak Tanggungan memberi kemudahan, kepastian, dan perlindungan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Dengan demikian, maksud diterbitkannya Undang-Undang Hak Tanggungan untuk melindungi kepentingan berbagai pihak terkait, yaitu; kreditur, Debitur dan Pihak ke tiga yang berkepentingan terhadap hak atas tanah.
Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
---|---|
Subjects: | S2-Thesis |
Divisions: | Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2014 |
Depositing User: | asep suryana |
Date Deposited: | 01 Apr 2016 06:45 |
Last Modified: | 01 Apr 2016 06:46 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/1827 |
Actions (login required)
View Item |