KEDUDUKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

W. Haryadi, NPM. 098412056_Hukum Pidana (2013) KEDUDUKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Thesis(S2) thesis, UNPAS.

	Text ABSTRAK.doc Download (45kB)
	Text BAB I.doc Download (87kB)
	Text BAB II.doc Download (97kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.rtf Download (58kB)

Abstract

Latarbelakang tindak pidana pencucian uang pada tingkat Internasional telah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas kegiatan pencucian uang, maka dengan adanya lembaga organisasi lokal ataupun lembaga Internasional yang berusaha memberantas kegiatan pencucian uang adalah sebagai berikut : 1. America's Finacial Crimes Eforcement Network yang di bentuk oleh departemen Amerika Serikat, yang beranggotakan 50-an analisa yang bertugas melacak money laundering melalui data base birokrasi dan lembaga finansial. 2. Financial Action Task Forse (FATF) (1989), berpusat di Paris, yang dibentuk oleh negara-negara industri G7 dan beranggotakan 20 (dua puluh) negara. Tindak Pidana Pencucian Uang diberlakukannya Asas Lex Specialis Derograt Iex generalis dan Asas ultimum Remedium yang artinya yaitu : Asas Lex Specialis Derograt Iex generalis adalah Undang-undang yang khusus mengenyampmgkan Undang- undang yang umum. Asas ultimum Remedium adalah suatu jalan terakhir yang ditempuh dalam suatu proses pengadilan Identifikasi Masalah dalam suatu Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu : 1. Bagaimana kedudukan hukum pidana (KUHPidana) terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Bagaimana persoalan dalam praktek yang berkaitan dengan adanya kedudukan hukum pidana terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode Penelitian Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian berupa metode Deskriptif Analitis. Adapun tehnik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini yakni: 1. Studi Kepustakaan (Library Research), penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. 2. Studi Lapangan, penulis melakukan observasi dan wawancara atau studi lapangan, studi lapangan ini di lakukan di perpustakaan dan di instansi terkait. Kedudukan KUHPidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tidaklah saling berbenturan melainkan saling melengkapi antara KUHPidana dan Undang-Undang No.8 tahun 2010 atau tidak adanya penyimpangan antara KUHPidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 baik dari segi jenis-jenis tindak pidananya maupun dari segi sanksi hukumnya. Para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim yang menangani white collar crime memang banyak yang korup dan banyak bukti dilapangan memperkuat anggapan tersebut. Salah satu faktor pendorong mengapa para penegak hukum dibidang tersebut cenderung korup adalah karena kejahatan white collar crime ini umumnya melibatkan miliaran dolar.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	S2-Thesis
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2013
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	01 Apr 2016 06:26
Last Modified:	01 Apr 2016 10:39
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/1818

Actions (login required)

View Item