LUKMAN ARVIANSYAH, 123060008 and Supratignyo Aji, DS and Furi Sari Nurwulandari, DS (2017) PENILAIAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI BANTARAN SUNGAI CIKAPUNDUNG KELURAHAN TAMANSARI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Teknik.
|
Text
01. Cover.pdf Download (70kB) | Preview |
|
|
Text
02. Abstrak.pdf Download (58kB) | Preview |
|
|
Text
04. BAB I.pdf Download (523kB) | Preview |
Abstract
Kata Kunci : Kawasan, Permukiman kumuh, Penanganan, Bantaran Sungai Permukiman kumuh merupakan suatu permasalahan terutama di kawasan perkotaan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh banyak faktor baik pada kondisi fisik lingkungan maupun kondisi non-fisik lingkungan. Banyaknya beberapa program pemerintah dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang telah dilakukan sejak tahun 1970 terutama hal tersebut terjadi di kota Bandung. Penanganan yang telah dilakukan salah satunya yaitu penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan atau disingkat sebagai PLP2K-BK. Pada arahan penanganan program penanganan PLP2K-BK dilaksanakan pada tahun 2010, sementara bila diselaraskan dengan target departemen pekerjaan umum pada tahun 2020 Indonesia terbebas dari permasalahan permukiman kumuh. Hal ini tentu menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penanganan, sementara dilihat kondisi eksisting masih banyaknya permukiman kumuh yang belum teratasi dilihat pada kondisi fisik lingkungan, kondisi sosial-ekonomi dan kebudayaan. Maka perlu adanya penelitian mengenai Penilaian penanganan pada kawasan permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan permukiman kumuh di kota Bandung terutama kawasan yang telah ditetapkan sebagai penanganan dari Program pemerintah yaitu kelurahan Tamansari. Pada kawasan permukiman kumuh Tamansari memiliki karakteristik permukiman kumuh bantaran sungai, karena banyaknya permukiman yang dibangun mengikuti pola aliran sungai Cikapundung, seharusnya pada area bantaran sungai paling sedikit 5 meter dengan memiliki tanggul tidak diperbolehkan membangun permukiman, hal ini berdasarkan ketetapan peraturan menteri nomor 28 tahun 2015 . Permukiman lainnya memiliki kesesuaian sebagai kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi lebih dari 126 unit/ha merupakan permukiman dengan tidak memiliki kondisi layak huni seperti tidak memiliki keteraturan bangunan, kondisi jalan lingkungan buruk, tidak adanya pengelolaan air limbah, dan lain-lain. Permasalahan tersebut seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan wilayah dan kota, karena perlu adanya penelitian mengenai evaluasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh. selain itu perlu diketahui arahan kebijakan, kondisi eksisting permukiman kumuh, dan kemudian dilakukan perbandingan menghasilkan Gap dari kondisi eksisting dengan arahan seharusnya. Sehingga berdasarkan penilaian terhadap penanganan permukiman kumuh di bantaran sungai yaitu penanganan bersifat urban renewal termasuk diantaranya diperlukan beberapa arahan penanganan lebih lanjut seperti dengan tingkat kekumuhan tinggi perlu dilakukan peremajaan, dengan tingkat kekumuhan sedang perlu dilakukan pemugaran, dan tingkat kekumuhan ringan maka perlu dilakukan perbaikan dan pemeliharaan, termasuk untuk penanganan di kawasan bantaran sungai diperlukan permukiman kembali.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Planologi 2017 |
| Depositing User: | Irwan Kustiawan |
| Date Deposited: | 30 Jan 2017 07:51 |
| Last Modified: | 30 Jan 2017 07:51 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/15440 |
Actions (login required)
 |
View Item |
