RECKY SURYA FIRDAUS, NPM. 121000017 (2017) PEREKRUTAN ANGGOTA ISIS TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA MELALUI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (423kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (688kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (654kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (565kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (663kB) |
|
|
Text
Bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (495kB) |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (442kB) | Preview |
Abstract
Dalam tindak pidana terorisme khususnya perluasan jaringan kelompok teroris tidak terlepas dari perkembangan teknologi, sehingga lebih mudah melakukan perekrutan anggotanya. Perekrutan tersebut dilakukan memanfaatkan media internet dengan menyebarkan artikel-artikel ataupun video yang berisi konten ajaran radikal bebas. Perekrutan anggota kelompok teroris khususnya ISIS terhadap Warga Negara Indonesia melalui media internet dapat mempermudah kelompok teroris tersebut melakukan tindak pidana terorisme, contohnya kasus Bahrun Naim. Identifikasi masalah adalah, apa dasar hukum larangan kelompok ISIS berdasarkan hukum positif Indonesia? Kemudian bagaimana perekrutan ISIS terhadap Warga Negara Indonesia melalui media internet dihubungkan dengan Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme? Serta upaya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah perekrutan ISIS terhadap Warga Negara Indonesia melalui media internet? Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, sistematis, dan akurat melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta hukum positif yang menyangkut dengan pemasalahan yang akan di bahas. Metode analisis data menggunakan yuridis kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menghubungkan permasalahan yang diteliti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, dengan memperhatikan hierarki perundangundangan dan menjamin kepastian hukumnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar hukum larangan kelompok ISIS sudah jelas berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengelompokan ISIS sebagai gerakan Terorisme. Pelaku perekrutan anggota ISIS terhadap Warga Negara Indonesia dapat dikenakan Pasal 15 Jo Pasal 7, Pasal 15, Pasal 9, dan Pasal 13 C Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan pelaku perekrutan anggota ISIS akan mendapatkan hukuman yang sama sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu dengan memblokir konten yang berisi ajaran radikal bebas, memaksimalkan penggunaan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melakukan revisi Undang-Undang untuk mencegah penyebaran ideologi ISIS, serta melakukan Pembinaan untuk mencegah dukungan terhadap Ideologi ISIS. Kata Kunci : Perekrutan ISIS, Warga Negara Indonesia, Media Internet
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 31 Jan 2017 07:00 |
| Last Modified: | 31 Jan 2017 07:00 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/15378 |
Actions (login required)
 |
View Item |
