IMPLEMENTASI RESTITUSI KORBAN KEJAHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2006 JO PP NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI DAN BANTUAN SAKSI DAN KORBAN

KABUL, NPM. 111000038 (2015) IMPLEMENTASI RESTITUSI KORBAN KEJAHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2006 JO PP NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI DAN BANTUAN SAKSI DAN KORBAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text cover.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI-KABUL.pdf Download (8kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA KABUL.pdf Download (15kB) | Preview
Preview	Text BAB I-KABUL.pdf Download (61kB) | Preview
	Text BAB II-KABUL.pdf Restricted to Repository staff only Download (74kB)

Abstract

Restitusi merupakan suatu hal yang penting dalam rangka perlindungan korban di suatu negara. Di Indonesia sudah diatur mengenai perlindungan hukum bagi korban kejahatan, salah satunya ialah hak korban untuk mengajukan ganti rugi melalui restitusi. Hal ini diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 Jo PP No. 44 Tahun 2008. Namun pada tahap implementasinya, pemberian restitusi belum optimal. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian ini diberi pembatasan masalah, bagaimana mekanismie pemberian restitusi terhadap korban kejahatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Bagaimana penerapan pemberian restitusi terhadap korban kejahatan, mengapa penerapan pemberian restitusi belum optimal. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemberian restitusi terhadap korban kejahatan. Spesifikasi penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Mekanisme restitusi dapat ditempuh melalui 2 jalur yaitu pra proses penuntutan, dan pasca penuntutan. Penerapan pemberian restitusi terhadap korban belum optimal di dalam proses peradilan diantaranya dikarenakan ketidaktahuan korban dan masyarakat, kurangnya kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam mensosialisasikan hak korban, prosedur yang berbelit-belit. Perlu penyempurnaan UU No. 13 tahun 2006 terkait kerugian materil dan immateriil. Perlu diatur upaya hukum/sanksi pengganti terhadap pelaku tindak pidana yang tidak membayar restitusi, perlu diatur kaidah mengenai kewajiban memberitahukan hak korban atas restitusi dan mekanismenya. Menjadikan LPSK sebagai bagian dari SPP. Kata kunci : Korban Kejahatan, Hak Korban, Restitusi. Restitution is an important issue in the framework of victim protection in a country. Indonesia has regulated the victim protection, one of which is the victim’s right to apply for compensation through restitution. This is regulated under Law No.13/2006 Jo. PP No.44/2008. At the implementation level however, it has not yet been optimized. Based on that matter, therefore this research will limit itself towards the mechanism of restitution for victim based on the Law No.13/2006 Jo. PP No.44/2008 on the Compensation, Restitution and Support for Witness and Victim, the process of restitution for victim, and why it has not been optimized, and what should be done to optimize this restitution. The research specification was descriptive analytical with juridical normative method of approach. Data collecting technique was literature and field study. Data analysis was juridical normative. The mechanism for restitution can be presented in two ways, the preindictment process and the post-indictment process. The restitution for victim has not yet been optimized in the judicial system because of the lack of awareness from victim and society, lack of legal awareness of the law enforcer in socializing the rights of victim, and the knotty procedure. The revision of Law No.13/2006 regarding material and immaterial loss is necessary. It is also need to be arranged about legal action/ substitute penalty for the convicts who refuse to pay for compensation, the norm about the obligation to inform the victim about restitution and its mechanism, and to integrate the Witness and Victim Protection Center as part of Criminal Justice System. Keywords: Victim of crime, victim’s rights, restitution

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2011
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	28 Mar 2016 03:41
Last Modified:	28 Mar 2016 03:41
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/1535

Actions (login required)

View Item