EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 33 AYAT (1) UUD 1945

MOHAMAD FATWA ADITYA NUR IHSAN, NPM. 121000255 (2016) EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 33 AYAT (1) UUD 1945. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text 4. DAFTAR ISI.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I.pdf Download (440kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB 2.pdf Download (393kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB 3.pdf Download (227kB) | Preview
	Text 9. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB)
	Text 10. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (163kB) | Preview

Abstract

Pasca perubahan UUD 1945 yang terjadi di Indonesia, telah merubah banyak hal pada sistem ketatanegaraan. Salah satu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berubah pasca perubahan UUD 1945 adalah mengenai format lembaga Negara. Sebelum perubahan UUD 1945, format lembaga negara Indonesia adalah dengan menggunakan sistem lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan tertinggi, yang kemudian lembaga tertinggi Negara membagi kekuasaannya kepada lembaga-lembaga dibawahnya. Akan tetapi, setelah amandemen UUD 1945 konsepsi lembaga tertinggi Negara dikembalikan kepada rakyat, yang dilakukan berdasarkan UUD 1945. Priode setelah tumbangnya orde baru, komisi negara bermunculan seperti cendawan di musim hujan. Hingga 2009, Indonesia sedikitnya telah memiliki 14 komisi negara independen, yang bukan perpanjangan dari salah satu organ kekuasaan tertentu. 14 (empat belas) komisi-komisi negara yang ada diantaranya adalah Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Secara yuridis konstitusional pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak bias dilepaskan dari adanya empat kali amndemen Undang-Undang Dasar 1945. Penyerahan kembali kedaulatan negara yang semula seolah-olah berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat yang juga sebagai inisiator pada tanggal 5 maret 1999 mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mana di dalam Undang-Undang tersebut tertuang jelas aspek-aspek terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta terbentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Berdasrakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? 2) Bagaimana Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Berdasarkan UU no. 5 Tahun 1999? 3) Bagaimana Konsukuensi Yuridis kewenangan pengawasan pelaku usaha oleh KPPU? Metode penelitian yang digunakan adalah meliputi spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu uraian realitas, metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data, tahap penelitian dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, tekhnik pengumpulan data difokuskan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah: 1) 1. KPPU adalah lembaga non struktural yang independen dan berada dibawah kewenangan eksekuitf. KPPU adalah suatu lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi pelakanaan UU Anti monopli. KPPU dibentuk sebagai suatu lembaga negara yang secara khusus mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.2) 2. Kewenangan KPPU pada dasarnya sudah jelas tertera pada pasal 36 UU Anti monopoli, namun dalam menjalankan kewenangan-kewenangan tersebut terhadap batasan-batasan yang tidak dapat dilampaui oleh KPPU. Kata Kunci : Eksistensi, KPPU, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2016
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	26 Jan 2017 16:44
Last Modified:	26 Jan 2017 16:44
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/14798

Actions (login required)

View Item