PENGAWASAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KOTA CIMAHI

PANCA PUTRA WIBAWA, NPM. 081000416 (2016) PENGAWASAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KOTA CIMAHI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

[img]
Preview
Text
KATA PENGANTAR .pdf

Download (18kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (17kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab I awal.pdf

Download (13kB) | Preview
[img]
Preview
Text
lanjutan bab I.pdf

Download (73kB) | Preview
[img]
Preview
Text
bab II awal.pdf

Download (15kB) | Preview
[img]
Preview
Text
lanjutan bab II.pdf

Download (84kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (17kB) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.pdf

Download (3kB) | Preview

Abstract

Salah satu kewajiban pemilik angkutan umum adalah memperhatikan kelayakan jalan angkutannya agar terciptanya rasa aman dan nyaman bagi para penumpangnya. Agar hal tersebut dapat terlaksana, Dinas Perhubungan Kota Cimahi berperan dalam pengawasan kelayakan jalan dari angkutan umum tersebut. Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu Penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Metode pendekatan Yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian di bidang hukum yang dikonsepkan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah hukum atau penelitian hukum normatif. Analisis data yang diterapkan sesuai dengan metode pendekatan, maka data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Adapun hasil penelitian di lapangan, bahwa Dinas Perhubungan Kota Cimahi berperan sebagai pemberi layanan, melakukan pengawasan, memberikan pembinaan/sosialiasasi serta evaluasi dan laporan. Hambatan yang dihadapi adalah sulit menghubungi pemilik angkutan umum yang kendaraannya tidak layak jalan, sulit menentukan waktu bekerjasama dengan POLRI, minimnya dana untuk operasi dan sikap tidak peduli pemilik angkutan umum. upaya yang dilakukan adalah peningkatan pembinaan dan pengawasan, sinkronisasi jadwal, monitoring dan evaluasi, pengayoman dan ketegasan. Saran yang diberikan evaluasi terhadap kinerja perangkat dan program-program Dinas Perhubungan dan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kerjasama dengan pemilik angkutan umum. Kata Kunci : Pengawasan, Angkutan Umum

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2008
Depositing User: Ramadhan S -
Date Deposited: 30 Sep 2016 15:20
Last Modified: 30 Sep 2016 15:20
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/13414

Actions (login required)

View Item View Item