MELI RAHMAWATI, NPM. 111000368 (2016) ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA IMB PENETASAN TELUR UNGGAS (HATCHERY) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1996 TENTANG IMB (Analisis terhadap Perkara No. 40/G/2011/PTUN-BDG). Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
7. Daftar Isi.pdf Download (91kB) | Preview |
|
|
Text
6. KATA PENGANTAR.pdf Download (232kB) | Preview |
|
|
Text
8. BAB I.pdf Download (303kB) | Preview |
|
|
Text
9. BAB II.pdf Download (364kB) | Preview |
|
|
Text
13. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (88kB) | Preview |
Abstract
Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual dan formal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. IMB merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Penelitian ini bermaksud ingin mengetahui bagaimana Perseroan Terbatas menempuh prosedur izin mendirikan bangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bagaimana izin mendirikan bangunan hatchery ini bisa terbit tanpa memperhatikan pendapat atau keberatan warga dari masyarakat sekitar yang bertempat tinggal sangat dekat dengan bangunan hatchery yang di izinkan bagi penerima izin dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa izin mendirikan bangunan hatchery atau penetasan telur ini di Pengadilan Tata Usaha Bandung terkait dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan di bidang hukum untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai penyelesaian sengketa IMB dalam perkara No. 40/G/2011/PTUN-BDG. di PTUN Bandung Hasil penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa secara hukum, ketentuan mengenai IMB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksananya dalam PP Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Bahwa bangunan hatchery telah mulai dibangun sebelum IMB-nya diterbitkan, artinya objek sengketa tersebut terbit ketika pembangunan telah berjalan dan hampir selesai pembangunannya, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 40 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan PP Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 ayat (1). Surat keputusan Walikota/Kepala Daerah yang berisikan surat Izin Mendirikan Bangunan Hatchery, merupakan ketetapan (Beschikking) yang termasuk perbuatan hukum publik dari administrasi negara. Namun dikarenakan telah mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penerbitan IMB tersebut, maka penerbitan IMB hatchery tersebut dapat dijadikan pangkal sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kata Kunci : Sengketa, PTUN, Izin Mendirikan Bangunan
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2011 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 30 Sep 2016 15:20 |
| Last Modified: | 30 Sep 2016 15:20 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/13413 |
Actions (login required)
 |
View Item |
