KADJUM KALFANGARE, NPM. 121000168 (2016) EKSISTENSI BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG BANK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM TATA PEMERINTAHAN INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
D. KATA PENGANTAR.pdf Download (21kB) | Preview |
|
|
Text
E. DAFTAR ISI.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (111kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (80kB) | Preview |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (32kB) | Preview |
|
|
Text
L. LENBAR PENGESAHAN DEKAN.pdf Download (8kB) | Preview |
Abstract
Sejarah mencatat bahwa aktivitas perekonomian dan keuangan menjadi tulang punggung dalam perjalanan suatu bangsa. Dalam hal ini peran bank sentral sangat dibutuhkan sebagai sebuah lembaga yang memang diserahi tugas mengontrol sistem moneter dan perbankan suatu negara yang kebijakannya akan berdampak pada perekonomian. Setelah lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, Bank Indonesia dikatakan sebagai lembaga negara yang independen. Bank Indonesia bukan saja independen dari pengaruh pemerintah, tetapi juga independen dari pengaruh lembaga legislatif, sehingga kedudukan Bank Indonesia sangat kuat. Selain itu Bank Indonesia juga diberi hak untuk menetapkan kebijakan moneter. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, semua pihak termasuk pemerintah dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, yang meliputi, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi bank.. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji dapat di identifikasikan sebagai berikut; Mengapa Bank Sentral harus memiliki independensi dalam menjalankan Tugas dan fungsinya? Bagaimana pemisahan kekuasaan bank sentral dengan pemerintah? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka maka pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan yang didukung oleh penelitian lapangan. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang eksistensi Bank Indonesia sebagai bank sentral berdasarkan Undang- Undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dihubungkan dengan sistem tata pemerintahan di indonesia. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara sistematis, dan terintegrasi. Tidak adanya penjelasan independensi dalam Undang – Undang nomor 3 Tahun 2004 dapat memungkinkan penyalahgunaan wewenang tanpa memperhatikan keselamatan negara, karena undang – undang tidak menetapkan tugas yang terukur. Kekuasaan independen yang ada pada bank sentral hanya terbatas pada kekuasaan yang ditentukan oleh undang – undang atau disepakati oleh pemerintah dan parlemen untuk didelegasikan kepada bank sentral. Pemerintah harus memperhatikan dan mengkaji makna independensi yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang nomor 3 Tahun 2004 tentang bank sentral agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Demikian pendelegasian kekuasaan yang diberikan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menjalankan kebijakan dibidang moneter harus diatur secara jelas dan terukur agar Bank Indonesia dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai bank sentral dalam sistem tata pemerintahan di Indonesia. Kata Kunci : Bank Sentral, Independensi, Pemerintahan. iii
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 30 Sep 2016 13:38 |
| Last Modified: | 30 Sep 2016 13:38 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/13327 |
Actions (login required)
 |
View Item |
