PENETAPAN STATUS BARANG SEBAGAI GRATIFIKASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Syamsubair, NPM. 138040033 (2016) PENETAPAN STATUS BARANG SEBAGAI GRATIFIKASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Thesis(S2) thesis, UNPAS.

Text Jurnal Syamsubair.doc Download (139kB)

Abstract

Pembahasan dan pengkajian secara teoritis normatif mengenai penetapan status gratifikasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dimaksudkan untuk mencari solusi hukum atas fenomena-fenomena yuridis yang ditimbulkan oleh penetapan status tersebut. Permasalahan yang ditampilkan dalam tesis ini, diantaranya: bagaimana penetapan status gratifikasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, bagaimana dampak penetapan gratifkasikasi dalam aspek ideologis,sosiologis dan ekonomis, bagaimana penetapan status dalam Kitab Hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagaimana kebijakan formulasi penetapan status gratifikasi dalam menyongsong perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kajian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis yang dianalisis secara kualitatif normatif. Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa penetapan status gratifikasi dilaksanakan oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan kewenangan atributif yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakpuasan atas penetapan status gratifikasi. Hal lain yang terjadi bahwa pada pelaksanakan kewenangan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi berjalan sendiri tanpa melibatkan komponen sub sistem peradilan pidana yaitu lembaga peradilan. Praktek tersebut bertentangan dengan berbagai teori dan konsep sistem peradilan pidana, teori hukum stufenbeau, dan Konvensi Internasional terkait pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Oleh karena masih ada kesenjangan norma hukum dalam praktek penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perlu direformulasikan secara jelas tentang proses penetapan status gratifikasi dengan meminta penetapan dari pengadilan. Kata Kunci: Gratifikasi, Penetapan Status, Sistem Peradilan Pidana

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2016
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	27 Sep 2016 16:20
Last Modified:	27 Sep 2016 16:20
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/13030

Actions (login required)

View Item