MAHESA ERLANGGA, 122030041 (2016) PERAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) DALAM PELAYANAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE ARAB SAUDI. Skripsi(S1) thesis, PERPUSTAKAAN.
Text
ABSTRAK.rtf Download (59kB) |
|
Text
BAB 1.rtf Download (172kB) |
|
Text
BAB II.rtf Download (136kB) |
|
Text
Daftar Pustaka.rtf Download (43kB) |
|
Text
cover.rtf Download (177kB) |
Abstract
Tingginya pertumbuhan penduduk yang merupakan salah satu faktor utama kelebihan tenaga kerja secara umum menumbuhkan beberapa masalah terhadap ketenagakerjaan antara lain perluasan lapangan kerja. Merasa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan cukup dirasakan dampaknya juga oleh banyak pihak, bahwa adanya ketidak seriusan dalam menangani masalah ini. Sehingga banyak WNI (Warga Negara Indonesia) yang ingin mengadu nasib dinegara lain dengan jalan menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) walaupun permasalahan siap menghadang. Program ini merupakan salah satu solusi yang ditawarkan dari pemerintah guna memerangi angka pengangguran yang cukup banyak. Alhasil, permasalahan seputar TKI yang bekerja di Luar Negeri terutama di Arab Saudi makin bertambah. Kasus penganiayaan dan kekerasan yang selalu muncul membuat Pemerintah melalui Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) harus lebih banyak lagi meninjau kinerjanya, karena pada saat ini pelayanan perlindungan masih belum dirasakan oleh TKI yang berada di dalam Negeri maupun di Luar Negeri, ini merupakan kegagalan pemerintah dalam solusi penanggulangan masalah pengangguran. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui studi fenomenologi. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis ingin mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan Proses Pelayanan Perlindungan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri, Peran BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), dan solusi terhadap kasus-kasus kekeransan yang terjadi pada TKI di luar negeri khususnya di Arab Saudi. Ketika dilaksanakannya perekrutan terhadap calon TKI, berarti disini diperlukan adanya peran dari pemerintah dalam hal ini adalah BP3TKI yang sesuai dengan wewenangnya melakukan Perlindungan di masing-masing daerah penerimaan TKI. Perlindungan dalam hal ini yaitu dalam proses penempatan hingga pemulangan TKI, sesuai dengan peraturan yang berlaku, didalamnya telah dijelaskan bahwa Perlindungan dimulai sejak dari dilakukannya pelatihan, pendidikan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, hingga pemulangan dari negara tujuan. Sesuai dengan tujuan dari Perlindungan yaitu adanya hukum yang kuat yang dapat memberikan perlindungan terhadap TKI yang melakukan aktifitas. Maka apabila terjadi adanya pelanggaran, BP3TKI selaku pihak yang mempunyai wewenang terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI harus bertindak secara tegas dengan memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan ini dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana jika pelanggaran yang dilakukan sudah tidak dapat di tolerir lagi. Melihat banyaknya problematika permasalahan TKI, maka penulis ingin mengoreksi seputar permasalahan pelayanan dalam perlindungan TKI. Lemahnya perlindungan TKI pada saat ini seharusnya BP3TKI dapat mengoreksi setiap pelanggaran yang pernah terjadi. Kata kunci : Pelayanan Perlindungan TKI
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2016 |
Depositing User: | mr yogi - |
Date Deposited: | 21 Sep 2016 12:57 |
Last Modified: | 21 Sep 2016 12:57 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/12262 |
Actions (login required)
View Item |