Suatu Analisa Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar

Nabilla Zulffa Agassi, NPM. 138040049 (2016) Suatu Analisa Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Thesis(S2) thesis, UNPAS.

Text Nabilla Zulffa Agassi_MIH.docx Download (53kB)

Abstract

Otonomi daerah sudah berjalan lebih dari satu dasawarsa, tetapi kondisi pemerintah di daerah sampai saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam melakukan proses reformasi birokrasi. Masalah Korupsi di Daerah kini makin marak terjadi, ketika otonomi daerah digulirkan, banyak kalangan menyambutnya dengan sikap optimis. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Frekuensi terjadinya praktik korupsi semakin melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan dan kalangan birokrasi di daerah. Hingga saat ini praktik korupsi masih terus menjamur dikalangan pemerintahan, Desa sebagai salah satu contoh dari sekian banyak kasus korupsi yang saat ini menjadi sorotan penegak hukum dan masyarakat. Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2016
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	08 Sep 2016 14:21
Last Modified:	08 Sep 2016 14:21
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/11774

Actions (login required)

View Item