KEDUDUKAN KPK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 30 TAHUN 2002 JO UU NO. 8 TAHUN 2010

DESMAN IRIANTO, NPM. 101000262 (2014) KEDUDUKAN KPK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 30 TAHUN 2002 JO UU NO. 8 TAHUN 2010. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text 04_KATA PENGANTAR.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text 05_DAFTAR ISI.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text 06_BAB I.pdf Download (261kB) | Preview
Preview	Text 07_BAB II.pdf Download (339kB) | Preview
	Text 08_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text 09_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text 10_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB)
Preview	Text 11_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text 02_LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN.pdf Download (12kB) | Preview

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tentu membuat trobosan besar untuk memberantas korupsi dari akar-akarnya. Adanya tindak pidana lanjutan selain tindak pidana korupsi ini yaitu tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi ini merupakan suatu perkara yang tidak dapat terpisahkan, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntut tindak pidana pencucian uang memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU). Namun, dalam Pasal 74 PPTPPU dalam penjelasannya memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Kemudian, Pasal 75 UU PPTPPU memberikan kewenangan kepada penyidik, dalam hal ini KPK, untuk menggabungkan penyidikan perkara korupsi dan TPPU sekaligus. Akan tetapi tidak diatur secara ekplisit tentang penuntutan tindak pidana pencucuian uang. Penulis akan melakukan penelitian tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengidentifikasi masalah sebagai berikut; 1) Bagaimana kedudukan KPK dalam menangani tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. 2) Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah agar kewenangan KPK tidak berbenturan dengan Undang-Undang yang lainnya. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Sesuai dengan metode pendekataan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penelitian di analisis secara yuridis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ; 1) Kedudukan KPK dalam menangani tindak pidana pencucian uang berwenang sebatas dalam penyidikan saja, dan tidak berwenang dalam penuntutan. Hal ini sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP TPPU, dan pendapat beberapa pakar hukum pidana di Indonesia. 2) Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah agar kewenangan KPK tidak berbenturan dengan kewenangan lembaga penegak hukum lainya dalam penyelesaian tindak pidana pencucian uang, yaitu dengan melakukan sinkronisasi ulang dan revisi peraturan perundang undangan yang terkait. Pemerintah bersama DPR dapat melakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PP TPPU. Tujuanya supaya tidak terjadi benturan kewenangan antara lembaga penegak hukum, sehingga dapat tercipta sistem peradilan pidana yang terpadu “Integrated Criminal Justuice System”. Kata Kunci : KPK, Penyidikan, Penuntutan, Tindak Pidana Pencucian Uang

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2010
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	05 Sep 2016 15:53
Last Modified:	05 Sep 2016 15:53
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/11378

Actions (login required)

View Item