PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DARI TINDAKAN HUKUM WALI TANPA PENETAPAN PENGADILAN DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PP NOMOR 37 TAHUN 1998 LEGAL PROTECTION FOR MINORS FROM LEGAL ACTIONS BY GUARDIANS WITHOUT COURT DETERMINATION IN THE DRAFTING OF LAND SALE AND PURCHASE DEEDS BASED ON PP NUMBER 37 OF 1998

Yoga Hadiyana Putra, Perwira (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DARI TINDAKAN HUKUM WALI TANPA PENETAPAN PENGADILAN DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PP NOMOR 37 TAHUN 1998 LEGAL PROTECTION FOR MINORS FROM LEGAL ACTIONS BY GUARDIANS WITHOUT COURT DETERMINATION IN THE DRAFTING OF LAND SALE AND PURCHASE DEEDS BASED ON PP NUMBER 37 OF 1998. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text ARTIKEL _ YOGA.docx Download (170kB)

Abstract

PPAT wajib menolak pembuatan akta jika syarat formil tidak terpenuhi, dalam praktiknya masih sering terjadi pembuatan akta jual beli tanah milik anak di bawah umur tanpa izin pengadilan, yang menimbulkan permasalahan hukum dan menunjukkan lemahnya pengawasan serta kesadaran hukum dalam melindungi hak anak. Tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui serta menganalisis kedudukan PPAT dalam mencegah jual beli tanah anak di bawah umur tanpa penetapan pengadilan, kekuatan mengikat Akta Jual Beli di atas tindakan hukum anak di bawah umur tanpa penetapan pengadilan, serta perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dari tindakan hukum wali dalam jual beli tanah tanpa penetapan pengadilan. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis. Penelitian yang demikian ini membawa konsekuensi terhadap sumber data yang dipergunakan yaitu sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama. Sedangkan sumber data primer digunakan hanyalah sebagai unsur pendukung, data primer dalam penelitian ini berupa wawancara. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Temuan penelitian menyatakan bahwasanya kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mencegah jual beli tanah anak di bawah umur tanpa penetapan pengadilan terletak pada perannya sebagai penjamin kepastian hukum dan pelindung hak anak. PPAT wajib memastikan terpenuhinya syarat formil dan materil dalam setiap transaksi, termasuk memastikan adanya izin pengadilan bagi wali yang bertindak atas nama anak sebagaimana diregulasi oleh KUHPerdata. Akta jual beli tanah yang dibuat atas tindakan hukum anak di bawah umur tanpa penetapan pengadilan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, baik secara yuridis maupun administratif. Meskipun secara formal berbentuk akta otentik yang dibuat oleh PPAT, substansinya cacat karena melibatkan pihak yang tidak cakap hukum tanpa legitimasi pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 330 dan 389 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dari tindakan hukum wali dalam jual beli tanah tanpa penetapan pengadilan bahwa anak dibawah umur tidak dapat melakukan jual beli tanah karena dianggap belum memiliki kecakapan sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum, dimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur atas peralihan hak atas tanah yang dialihkan kepada pihak ketiga oleh orang tua perlunya penetapan pengadilan sesuai dengan Pasal 37 menyebutkan bahwa jual beli tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Di Bawah Umur, Akta Jual Beli Tanah

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	25 Nov 2025 08:31
Last Modified:	25 Nov 2025 08:31
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81871

Actions (login required)

View Item