Policy Capacity Menuju Tata Kelola Inovasi Daerah dan Kebijakan Berbasis Pengetahuan (Studi Kasus: Program Asistensi Inovasi di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung)

Ferdyansyah Wicaksono (2025) Policy Capacity Menuju Tata Kelola Inovasi Daerah dan Kebijakan Berbasis Pengetahuan (Studi Kasus: Program Asistensi Inovasi di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung). Thesis(S2) thesis, PASCASARJANA UNPAS.

Text Ferdyansyah Wicaksono_238010021_MAKP_Ringkasan Hasil Tesis.docx Download (763kB)

Abstract

Pemerintah daerah menghadapi tuntutan yang semakin meningkat untuk mendorong inovasi melampaui birokrasi rutin, namun kapasitas kebijakan yang diperlukan untuk tata kelola inovasi berkelanjutan masih kurang dipahami, terutama dalam konteks negara berkembang. Studi ini mengkaji kapasitas kebijakan melalui studi kasus mendalam Program Bantuan Inovasi Kota Bandung, sebuah inisiatif kunci yang bertujuan untuk memperkuat praktik inovasi di seluruh instansi pemerintah. Tujuan utama penelitian ini adalah memetakan dan menganalisis dimensi kapasitas di tingkat individu, organisasi, dan sistemik, termasuk kapasitas analitis, operasional, dan politik yang menentukan efektivitas tata kelola inovasi daerah. Secara akademis, penelitian ini membahas kesenjangan yang signifikan dalam literatur kapasitas kebijakan dengan menyediakan penilaian empiris terpadu yang memposisikan kapasitas kebijakan sebagai pendorong sekaligus penghambat inovasi sektor publik. Secara praktis, kasus Bandung menawarkan pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam melembagakan reformasi inovasi di tengah kompleksitas birokrasi, politik, dan sosial budaya. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan studi kasus kualitatif dengan menggunakan analisis tematik wawancara, dokumen kebijakan, dan catatan organisasi. Pengodean tematik berpusat pada kerangka kerja kapasitas kebijakan untuk mengkaji konfigurasi dan interaksi kompetensi lintas tingkatan. Temuan-temuan utama mengungkap pola paradoks: meskipun Bandung memiliki sumber daya manusia yang kompeten, platform digital, dan legitimasi formal, masih terdapat kesenjangan implementasi yang signifikan. Kapasitas analitis dan politik relatif stabil, sementara kapasitas operasional rapuh akibat masalah koordinasi informal, konflik peran, dan rendahnya motivasi pelaku inovasi garis depan. Fragmentasi juga terjadi antara perencanaan inovasi strategis dan praktik berbasis peristiwa yang tidak konsisten. Sebagai kesimpulan, studi ini memperluas kajian kapasitas kebijakan dengan menunjukkan secara empiris bagaimana kekuatan formal dapat hidup berdampingan dengan hambatan operasional dan budaya yang serius. Temuan-temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik yang memperkuat motivasi, kesadaran kolektif, dan jejaring pengetahuan untuk mendukung transformasi inovasi yang bermakna dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kata kunci: kapasitas kebijakan, inovasi pemerintah daerah, kebijakan berbasis pengetahuan, proses legitimasi, hubungan politik-administrasi

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Divisions:	Pascasarjana > S2-Administrasi dan Kebijakan Publik 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	01 Nov 2025 08:27
Last Modified:	01 Nov 2025 08:27
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81679

Actions (login required)

View Item