KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH TERHADAP ASET DEBITUR OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XVI/2018 DI INDONESIA

Wahyu Satria, Andri (2025) KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH TERHADAP ASET DEBITUR OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XVI/2018 DI INDONESIA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text JURNAL ANDRI.docx Download (94kB)

Abstract

Kewenangan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh LPS dalam rangka mengelola kegiatan usahanya. Namun pelaksanaan dari hapus buku dan hapus tagih oleh LPS ternyata menimbulkan permasalahan, karena berkaitan dengan dasar hukum yang menjadi acuan atau pegangan dari pelaksanaan tersebut yang tidak tertulis didalam undang-undang LPS namun diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Ketidakpastian dari dasar hukum tersebut menjadi latar belakang penulis dalam penulisan tesis ini, dimana penulis memfokuskan pada identifikasi masalah berkaitan dengan kewenangan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur yang dilakukan oleh LPS berdasarkan hukum positif di Indonesia serta kepastian hukum tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji masalah hukum terkait dengan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS yang mana hal itu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. karena menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS yang timbul akibat suatu perjanjian terdapat dalam undang-undang ataupun penerapannya dalam kehidupan nyata. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Studi dokumen dan wawancara dan observasi terkait pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih asset debitur oleh LPS. Data dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif, karena data penelitian yang diperoleh dari teori dan apa yang terjadi di lapangan, yang dialami dan dirasakan dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data. Hasil pembahasan terkait kewenangan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur yang dilakukan oleh LPS berdasarkan hukum positif di Indonesia, bahwa kewenangan tersebut tersebar diberbagai peraturan yang berkaitan dengan perbankan seperti Undang-Undang BUMN, Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, PUPN, PT, PPKSK serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa Dari Program Restrukturisasi Perbankan. Adapun terkait dengan kepastian hukum tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap asset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang PPKSK, dengan adanya Putusan MK yang bersifat final, mengikat serta erga omnes maka telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset debitur oleh LPS yang mana kewenangan tersebut sebelumnya tidak ada di dalam ketentuan UU LPS. Kata Kunci : Kewenangan, LPS, Kepastian Hukum, Hapus Buku, Hapus Tagih.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	13 Jun 2025 09:06
Last Modified:	13 Jun 2025 09:06
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/76848

Actions (login required)

View Item