PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH DENGAN DIPUBLIKASIKANNYA HASH CODE, QR CODE DAN TANDA TANGAN DIGITAL PADA SISTEM SERTIPIKAT ELEKTRONIK

Aulia, Nurussabila (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH DENGAN DIPUBLIKASIKANNYA HASH CODE, QR CODE DAN TANDA TANGAN DIGITAL PADA SISTEM SERTIPIKAT ELEKTRONIK. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text ARTIKEL NURUSSABILA AULIA 238040001.docx Download (81kB)

Abstract

Era revolusi industri 4.0 merupakan era yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital salahsatunya adalah Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan dalam bentuk kebijakan pemerintah yang baru berupa sertipikat elektronik untuk menggantikan sertipikat konvensional berwujud kertas berlembar-lembar, sebagaimana sertipikat elektronik ini berdasar pada payung hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik sebagai payung hukum penerbitan E-Sertipikat. dalam waktu cepat sertipikat elektronik ini sudah berjalan akan tetapi banyak sekali hambatan dan permasalahan yang muncul dengan itu dilakukanlah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian yaitu berupa yuridis-normatif, spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, Tahap Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan juga mempelajari berbagai teori dari bahan hukum primer berupa Undang- undang dan Peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dengan menggunakan jurnal nasional dan internasional yang telah terakreditasi, artikel, buku-buku referensi dan tahap penelitian lapangan yaitu dengan mengambil sumber dan data dari hasil wawancara, Alat Pengumpulan data berupa bahan hukum dan pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan, teknik pengumpulan data berupa bahan berupa studi dokumen dan dokumentasi serta dengan menggunakan analisis data Yuridis-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penerbitan dokumen sertipikat elektronik justru pada realitanya belum dapat diterapkan secara sempurna, adanya hambatan pemberlakuan sertifikat elektronik dalam upaya penyelesaian hambatan pemberlakuan sertifikat elektronik ini diragukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan data hak atas tanah pemilik. Adanya kelemahan dan permasalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya adalah kesiapan Regulasi peraturan dalam segi “lex spesialis”, sistem Keamanan sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum dan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam internal ATR/BPN yang berkaitan dengan administrasi data dan kemampuan dalam menguasai sistem IT/ teknologi informasi serta validasi data, baik data fisik maupun data yuridis yang belum rampung. Sehingga peneliti dari hasil penelitiannya menyimpulkan dengan dilaksanakannya sertipikat elektronik ini tidak berjalan dengan efektif, sehingga tidak adanya perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah sebagaimana tidak terwujud kepastian atas hukum. Kata Kunci : Perlindungan, Pemilik, Sertipikat elektronik,

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	15 May 2025 09:23
Last Modified:	15 May 2025 09:23
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/75308

Actions (login required)

View Item