TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS PENGGELAPAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP WAJIB PAJAK RESPONSIBILITY OF OFFICIALS WHO MAKE LAND DEEDS FOR TAX EVASION OF LAND AND BUILDING RIGHTS ACQUISITION DUTIES AGAINST TAXPAYERS

Bima Dwika, Mohamad (2025) TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS PENGGELAPAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP WAJIB PAJAK RESPONSIBILITY OF OFFICIALS WHO MAKE LAND DEEDS FOR TAX EVASION OF LAND AND BUILDING RIGHTS ACQUISITION DUTIES AGAINST TAXPAYERS. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text MOHAMAD BIMA DWIKA_MKN.docx Download (236kB)

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting dalam transaksi pertanahan, terutama dalam pembuatan akta autentik yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah. Dalam praktiknya, PPAT sering menerima titipan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari wajib pajak. Namun, terdapat kasus penyalahgunaan wewenang oleh PPAT dengan menggelapkan dana BPHTB yang dititipkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum PPAT dalam kasus penggelapan BPHTB serta implikasi hukumnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait, serta studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan BPHTB oleh PPAT memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Selain itu, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik profesi yang berakibat pada sanksi administratif, termasuk pencabutan izin praktik PPAT. Dalam kasus yang lebih kompleks, PPAT juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika terdapat unsur merugikan keuangan negara. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik penitipan BPHTB oleh PPAT serta peningkatan literasi hukum bagi wajib pajak agar memahami mekanisme pembayaran pajak secara langsung. Reformasi regulasi juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terkait batas kewenangan PPAT dalam pengelolaan dana pajak. Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Penggelapan Pajak, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Tanggung Jawab Hukum, Sanksi Pidana.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	15 Mar 2025 07:18
Last Modified:	15 Mar 2025 07:18
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/74794

Actions (login required)

View Item