KERUGIAN NASABAH ATAS PENGAJUAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN KEPAILITAN OLEH PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN DAN KEPAILITAN

Mulyadi, Ricky (2025) KERUGIAN NASABAH ATAS PENGAJUAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN KEPAILITAN OLEH PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN DAN KEPAILITAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Artikel Ricky Mulyadi - 228040015.docx Download (105kB)

Abstract

Dalam hal menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah, pada umumnya bank dapat melakukan eksekusi jaminan yang diserahkan nasabah selaku debitor kepada bank, misalnya melakukan eksekusi hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Akan tetapi, bank memiliki upaya lain untuk menyelesaikan permasalahan kredit antara bank dan nasabahnya, yaitu bank mengajukan permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengajuan Permohonan Kepailitan dan/atau PKPU oleh Bank kepada nasabahnya selaku debitor pada prinsipnya mengakibatkan permasalahan yang sangat nyata yaitu, kerugian yang sangat besar bagi nasabah selaku debitor. Pada penelitian ini Penulis menggunakan metode spesifikasi penelitian yang bersifat desktriptif analitis yang menggambarkan sekaligus menguraikan dan menganalisis mengenai fakta-fakta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan asas-asas hukum yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah selaku debitor. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian pada data pustaka sebagai data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui nasabah sangatlah dirugikan oleh bank akibat dikabulkannya permohonan Kepailitan dan/atau PKPU yang diajukan bank. Nasabah selaku debitor kehilangan hak mengurus dan menguasai atas seluruh kekayaannya sejak putusan pailit diucapkan. Tindakan bank dalam mengajukan kepailitan dan/atau PKPU terhadap nasabahnya tidaklah diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan perbankan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini dapat diketahui, pada dasarnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 haruslah diperbaharui sehingga memberikan kedudukan baik hak dan kewajiban, serta manfaat yang seimbang antara debitor dan kreditor. Kata Kunci: Kepailitan, PKPU, Bank, Nasabah

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	25 Feb 2025 08:17
Last Modified:	25 Feb 2025 08:17
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/74664

Actions (login required)

View Item