Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Anggota Polri Dalam Penanganan Demonstrasi Anarkis Di Indonesia (Reconstruction of Legal Protection for Police Officers in Handling Anarchic Demonstrations in Indonesia)

Saepudin, Asep (2025) Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Anggota Polri Dalam Penanganan Demonstrasi Anarkis Di Indonesia (Reconstruction of Legal Protection for Police Officers in Handling Anarchic Demonstrations in Indonesia). Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Anggota Polri Dalam Penanganan Demonstrasi Anarkis Di Indonesia.docx Download (88kB)

Abstract

Penanganan demonstrasi anarkis di Indonesia menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam posisi yang dilematis antara menegakkan ketertiban umum dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat. Ketidakjelasan kerangka hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggota Polri yang terlibat dalam situasi darurat meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap tindakan berbasis diskresi dan penggunaan kekuatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anggota Polri dalam penanganan demonstrasi anarkis dan menawarkan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan operasional kepolisian. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan standar internasional, serta mengintegrasikan evaluasi empiris terhadap kasus-kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anggota Polri dalam penanganan demonstrasi anarkis masih bersifat parsial dan tidak spesifik. Kerangka hukum yang ada saat ini, belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anggota Polri yang bertindak dalam situasi darurat yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi bentuk perlindungan hukum bagi anggota Polri yang bertugas dalam situasi pengendalian massa berisiko tinggi dengan fokus pada 3 (tiga) aspek utama yaitu: 1) peraturan hukum yang lebih spesifik yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi anggota Polri dengan mencakup: pembaruan dalam Standar Prosedur Operasional (SOP), klausul perlindungan diskresi, dan panduan implementasi prinsip proposionalitas yang jelas dan berbasis hukum; 2) mekanisme dukungan hukum internal; dan 3) penguatan akuntabilitas berbasis perlindungan. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pembangunan hukum kepolisian yang lebih adaptif dan berorientasi pada keseimbangan antara akuntabilitas dan perlindungan hukum, untuk mendukung profesionalisme Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Kata Kunci: Demonstrasi Anarkis, Perlindungan Hukum, Kepolisian.

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	12 Feb 2025 02:38
Last Modified:	12 Feb 2025 02:44
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/74641

Actions (login required)

View Item