KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIL PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Sari Gustriani, Wulan (2024) KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIL PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Wulan Sari Gustriani-228100059-M.Kn.docx Download (99kB)

Abstract

Akta autentik harus dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum di mana konsep menghadap dalam pembuatan akta Notaris tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2/2014 yang menyatakan “bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi”. Terkait dengan kehadiran secara fisik sebagaimana dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN 2/2014 tersebut, Habieb Adjie menyatakan “undang-undang tentang jabatan Notaris sendiri masih mengatur bahwa menghadap masih harus dilakukan secara fisik dan tidak memberi ruang dapat menghadap menggunakan media pandang dengar-interaktif, seperti telekonferensi atau video conference atau bentuk lainnya yang secara teknologi informasi bisa dilakukan”, akan tetapi dalam praktik terdapat contoh di mana Notaris membuat akta RUPS atas penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi pada Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk. dengan judul akta yaitu “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Nomor 43, yang dibuat oleh seorang Notaris di Jakarta pada hari Senin tanggal 18 April 2022. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini di antaranya adalah: 1. Bagaimana kewenangan Notaris dan keabsahan dalam pembuatan akta pada rapat umum pemegang saham yang dilakukan secara elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. 2. Bagaimana penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 dalam pembuatan akta pada rapat umum pemegang saham yang dilakukan secara elektronikkewenangan Jabatan PPAT Dalam Pembayaran SSB BPHTB Sebagai Syarat Penandatanganan Akta Peralihan Hak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penulisan yang meliputi spesifikasi penulisan yang bersifat deskriptif analitis, metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, tahap penulisan ini dengan melakukan studi pustaka (Library Study), teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan studi dokumen (document study). Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu berupa alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian bahan elektronik (komputer) untuk mengetik dan menyusun data yang di peroleh. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode atau teknik yuridis kualitatif tanpa menggunakan rumus statistik. Simpulan dalam penulisan ini pertama, kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pada RUPS yang dilakukan secara elektronik hanya berlaku bagi Notaris yang terdaftar di OJK untuk PT terbuka, sesuai Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 16/2020. Notaris dapat membuat akta autentik berupa berita acara RUPS yang dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi atau video konferensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 POJK Nomor 16/2020 dan Pasal 15 UUJN 2/2014. Hasil rapat tetap dibuat dalam bentuk fisik sebagai minuta dan salinan akta. Akta yang dibuat dalam RUPS elektronik tetap dianggap akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, sesuai ketentuan UUJN 2/2014. Kedua, bahwa penerapan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 dalam pembuatan akta pada rapat umum pemegang saham yang dilakukan secara elektronik pada perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk. bertempat di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI yang selanjutnya disebut sistem eASY.KSEI, adalah telah sesuai berdasarkan ketentuan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tersebut. Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Akta Notaril, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Elektronik, Akta Autentik.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2024
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	12 Nov 2024 07:47
Last Modified:	12 Nov 2024 07:47
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/74235

Actions (login required)

View Item