Dr.Firmansyah and Zulphiniar Priandoko and Putra Wijaya (2015) PENENTUAN PRIORITAS KAWASAN KUMUH DAN ARAHAN PENANGANANNYA DI KOTA PANGKALPINANG. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.
Text
abstrak.docx Download (50kB) |
|
Text
lembar pengesahan.docx Download (25kB) |
|
Text
BAB I.docx Download (109kB) |
Abstract
ABSTRAK PENENTUAN PRIORITAS KAWASAN KUMUH DAN ARAHAN PENANGANANNYA DI KOTA PANGKALPINANG Berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Walikota Pangkalpinang No.628/KEP/BAPPEDA/XII/2010, terdapat 10 titik permukiman kumuh (kelurahan) yang tersebar di enam kecamatan dari tujuh kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang. Permasalahan utama yang dihadapi pada permukiman kumuh ini adalah rendahnya kualitas bangunan, akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan persampahan, dan drainase). Yang menjadi pertanyaan studi disini adalah: Bagaimana mencari prioritas permukiman kumuh di Kota Pangkalpinang serta membuat arah penanganannya ditinjau dari PERMEN Nomor 1 Tahun 2011? Dalam melakukan kajian ini penulis menggunakan beberapa metode analisis seperti metode analisis deskriptif statistik, metode kualitatif deskriptif dan metode analisis tersebut perlu dibantu dengan menggunakan alat analisis scoring atau pembobotan untuk menentukan prioritas dan arah penanganannya melalui identifikasi permasalahan kekumuhan, identifikasi pertimbangan lain (non fisik) dan identifikasi legalitas lahan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kelurahan yang berprioritas paling kumuh dari 10 kelurahan yang ada di Kota Pangkalpinang adalah Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam dengan bentuk penanganan berupa pemukiman kembali atau legalisasi lahan lalu peremajaan dikarenakan kelurahan ini memiliki lingkungan permukiman dengan status legalitas lahan ilegal. Sedangkan pengaruh kuat penyebab Kelurahan Ketapang menjadi kumuh adalah kepedulian penghuni, status kepemilikan, penghasilan, luas lahan dan lama tinggal dimana variabel-variabel tersebut memiliki nilai signifikansi yang jauh lebih kecil. Dan diantara varibael-variabel tersebut yang memiliki pengaruh tertinggi adalah variabel ”tingkat penghasilan”. Oleh karena itu dapat direkomendasikan untuk pemerintah adalah pengembangan dan fasilitator UKM (Usaha Kecil Masyarakat) dan penataan kawasan melalui pembangunan RUSUNAWA. Sedangkan untuk masyarakat setempat adalah bersedia memelihara dan menjaga segala bentuk sarana dan prasarana yang disediakan dan menggunakannya secara arif bijaksana.
Item Type: | Thesis (UNSPECIFIED) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Planologi 2015 |
Depositing User: | Irwan Kustiawan |
Date Deposited: | 16 Feb 2016 04:59 |
Last Modified: | 16 Feb 2016 05:03 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/7 |
Actions (login required)
View Item |