PENERAPAN PRUDENTIAL PRINCIPLE DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Nurjanah, Rika (2024) PENERAPAN PRUDENTIAL PRINCIPLE DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Jurnal_208100015_Rika Nurjanah_M.Kn.docx Download (48kB)

Abstract

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki tanggungjawab atas kebenaran data formal, kehati-hatian dalam pembuatan akta jual beli menjadi krusial untuk menghindari masalah hukum di masa mendatang. Namun, masih terdapat permasalahan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak, yang mengakibatkan beberapa akta menjadi batal demi hukum atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, serta belum terdapat bentuk perlindungan hukum oleh peraturan perundang-undangan yang memberikan penegasan terkait perlindungan terhadap PPAT dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini di antaranya adalah bagaimana faktor-faktor yang mengakibatkan pembatalan akta akibat ketidakhati-hatian PPAT dalam pembuatan akta, serta bagaimana perlindungan hukum bagi PPAT dari unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak dalam pembuatan akta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang meliputi spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian ini dengan melakukan studi pustaka (library study), teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen (document study). Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu berupa alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian bahan elektronik (komputer) untuk mengetik dan menyusun data yang di peroleh. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik yuridis kualitatif tanpa menggunakan rumus statistik. Simpulan dalam penelitian ini di antaranya yaitu terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembatalan akta tersebut meliputi kesalahan dalam penulisan atau interpretasi hukum dalam akta, kelalaian dalam memeriksa dokumen atau informasi yang relevan, atau pelanggaran terhadap prosedur hukum pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta dapat dicapai melalui beberapa mekanisme. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa PPAT bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam pembuatan akta, termasuk melakukan proses identifikasi dan verifikasi dokumen yang diperlukan serta mengikuti prosedur yang ditetapkan. Selain itu, PPAT juga dapat melindungi dirinya dengan menjaga integritas profesional, transparansi, dan melakukan dokumentasi yang lengkap terkait proses pembuatan akta. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Prinsip Kehati-hatian, Perbuatan Melawan Hukum

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2024
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	12 Jun 2024 07:03
Last Modified:	12 Jun 2024 07:03
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69082

Actions (login required)

View Item