PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN PP NO. 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK BERKEPASTIAN HUKUM

Rasyid Hidayat, Raden Yanuar (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN PP NO. 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PPPK BERKEPASTIAN HUKUM. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text ARIKEL_TESIS_PPPK_YANUAR.pdf Download (243kB) | Preview
	Text abstrak Indonesia-Inggris_sunda.docx Download (19kB)

Abstract

Reformasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan didalam kehidupan berbagsa dan bernegara, salah satu dampak positif yang di rasakan, terjadi pada sektor pelayanan publik. Pemerintah sebagai organisasi sektor di tuntut untuk melakukan peningkatan dalam bidang pelayanan kepada Masyarakat, salah satunya melalui peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia, baik secara kualitas naupun kuantitas.Pemerintah sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Kebutuhan akan Sumber Daya Manusia di pemerintah sangatlah mendesak, hal tersebut dikarenakan banyaknya bidang pelayanan publik yang membutuhkan sumber daya manasia, selain kebutuhan akan SDM dari segi kuantitas dengan di bukanya lowongan pekerjaan bagi Masyarakat untuk bergabung menjadi pegawai pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, karena salah satu persyaratan dalam penerimaan tersebut adalah harus memilki kemampuan di masig masing bidang pekerjaan, kualitas sumber daya manusia yang handal merupakan harapan yang ingin di capai dalam meningkatkan pelayanan publik ditengah Tengah penilaian Masyarakat atas kinerja aparatur pemerintah yang belum memberikan rasa kepuasan dalam bidang pelayanan. Salah satu Upaya yang di lakukann oleh pemerintah dalam dalam menjawab keresahana Masyarakat yang menyoroti tentang lemahnya pelayanan yang di berikan pemerintah terhadap Masyarakat, yaitu dengan memberikan kesempatan kempada Masyarakat untuk menjadi abdin negara , melalu Rekruitment Pegawai Pemerintah denagn Perjanjian Kerja (PPPK) , Indikator keberhasilan rekrutmen dan seleksi dalam perspektif manajemen SDM PNS, adalah bagaimana dapat menemukan calon yang terbaik, memenuhi syarat kualitas dan mengangkat sesuai dengan kebutuhan (prospecting theory of recruitment). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum (yuridis Normatif) dengan pendekatan deskritif analitis deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan menggunakan Bahan hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundangan-undangan yang berkatan dengan judil penelitian yang di bahas, bahan hukum skunder , berupa bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitan terdahulu, buku buku hukum, Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, yang memberikan informasi penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, block law dictionary dalam bidang hukum maupun di luar bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengatur terkait dengan permasalah Rekruitment PPPK, belum secara optimal di lakasnakan karena masih adanya beberapa pasal dalam peraturan pemerintah yang belum memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap PPPK Keywords: Perlindungan Hukum , Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, berkepastian hukum

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	21 Mar 2024 03:28
Last Modified:	21 Mar 2024 03:28
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/68287

Actions (login required)

View Item