LEGAL CONSEQUENCES ATAS HUTANG DALAM PERKAWINAN YANG DIBUAT TANPA PERJANJIAN KAWIN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERDATA INDONESIA

Mrs., Nurhayati, (2024) LEGAL CONSEQUENCES ATAS HUTANG DALAM PERKAWINAN YANG DIBUAT TANPA PERJANJIAN KAWIN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERDATA INDONESIA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Jurnal_208100049_Nurhayati_M.Kn.docx Download (40kB)

Abstract

Dalam suatu perkawinan, terdapat pembagian harta di antaranya adalah harta bersama dan harta bawaan. Terkait dengan harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami dan istri berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah 1904K/Pdt/2007, dimana diketahui bahwa yang dimaksud harta bersama termasuk juga hutang yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Namun terkait hutang yang dibuat oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung, tidak memiliki pengaturan yang jelas baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak jarang hutang yang dibuat sebelum adanya perkawinan menjadi penyebab perselisihan yang berujung perceraian, hanya dapat dilakukan dengan diajukan pada Pengadilan Agama setelah tidak berhasil didamaikan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana akibat hukum terhadap hutang yang terjadi antara suami istri sebelum dibuatnya perjanjian kawin?, 2. Bagaimana kepastian hukum terhadap pembagian kewajiban pembayaran hutang yang terjadi sebelum berlangsungnya perkawinan dan tanpa adanya perjanjian kawin? Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang meliputi spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian ini dengan melakukan studi pustaka (Library Study, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen (document study) serta melalui studi kepustakaan. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan memakai pedoman wawancara dan katalog buku perpustakaan. Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa dengan tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis antara suami dan istri juncto ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, juncto Pasal 66 UU Perkawinan juncto asas kekuatan mengikatnya perjanjian (pacta sunt servanda) Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata juncto asas kepribadian Pasal 1315 KUHPerdata dan Pasal 1340 KUHPerdata, maka terkait dengan hutang yang terjadi sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan antara suami dan istri adalah tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi pihak istri dan suami, sementara atas hutang tersebut merupakan bagian dari harta bawaan, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (2) juncto Pasal 36 ayat (2) menjadi tanggungan masing-masing pihak suami dan istri terhadap siapa hutang tersebut dibuat. 2. Kepastian hukum terhadap pembagian kewajiban pembayaran hutang yang terjadi sebelum berlangsungnya perkawinan adalah dengan di dasarkan pada ketentuan Pasal 1763 KUHPerdata yang menentukan bahwa pihak yang berhutang memiliki kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah disepakati, sementara harta yang dapat digunakan untuk pembayaran hutang tersebut adalah dengan menggunakan harta pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) juncto Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan. Kata Kunci : Akibat Hukum, Hutang Piutang, Perjanjian Perkawinan, Hukum Perdata

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2024
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	23 Feb 2024 06:50
Last Modified:	23 Feb 2024 06:50
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/68059

Actions (login required)

View Item