PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI INDONESIA

Windayanti, Winda (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI INDONESIA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text JURNAL - WINDA WINDAYANTI.docx Download (32kB)

Abstract

Perceraian yang mudah terjadi menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pasangan suami istri terutama bagi pasangan yang sama-sama memiliki tingkat perekonomian yang kuat. Kekhawatiran mereka terhadap perselihihan pembagian harta ketika terjadi perceraian menimbulkan keinginan untuk membuat sebuah perjanjian pemisahan harta dan piutang yang sering disebut dengan perjanjian perkawinan. Salah satu pengaturan perjanjian kawin yaitu disebutkan dalam ayat (1) yaitu dalam Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan mengikat pihak ketiga selama pihak ketiga tersangkut. Masyarakat akan berfikir bahwa perjanjian perkawinan yang di buat tanpa di didaftarkan di Pegawai Pencatat Perkawinan adalah tidak sah dan tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini menimbulkan masalah yaitu terkait perlindungan hukum bagi pihak ke-3 (ketiga) atas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan penelitian kepustakaan, yang dianalisis dengan analisis kualitatif dengan langkah berpikir sistematis secara desktiptif normatif, melihat dan menemukan kebenaran suatu pernyataan yang konsisten dengan pernyataan sebelum-sebelumnya dengan menelaah suatu perundang-undangan yang logis atau rasional tentang perlindungan hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan bagi pihak ke-3 (Ketiga) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara prevenif meliputi : perjanjian harus dibuat dihadapan notaris, formulasi akta perjanjian yang baik, perjanjian perkawinan dibuat dengan itikad baik para pihak, perjanjian perkawinan harus dicatatkan pada petugas pencatatan perkawinan, b. Perlindungan hukum secara represif yaitu pihak ketiga dapat melakukan keberatan atas perjanjian tersebut dengan mengajukan gugatan. Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Pihak Ketiga, Kepastian Hukum.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2026
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	05 Feb 2024 04:22
Last Modified:	05 Feb 2024 04:25
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67797

Actions (login required)

View Item