Sulaeman, Aditia (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DALAM KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
ADIT_MIH.pdf Download (508kB) | Preview |
|
|
Text
Tesis Aditia Sulaeman MH.pdf Download (11MB) | Preview |
Abstract
Tindak pidana illegal fishing tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, melainkan dapat juga dilakukan oleh Korporasi. Illegal fishing sering terjadi di Negara Indonesia karena Indonesia merupakan Negara Kepulauan dan memiliki Kawasan perairan yang luas. Pada faktanya, penegakan hukum terhadap illegal fishing sudah berjalan, namun penegakan hukum terhadap illegal fishing di Indonesia baru dirasakan ketegasannya terhadap pelaku perorangan, sedangkan terhadap korporasi masih dapat dikatakan belum maksimal penanganannya. Sanksi yang diberikan seringkali hanya kepada pelaku perorangan seperti, ABK, Nahkoda maupun nelayannya. Padahal secara aturan Korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan illegal fishing. Permasalahan yang diangkat adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana illegal fishing berdasarkan hukum pidana di Indonesia? dan Bagaimanakah akibat hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana illegal fishing di Indonesia?. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analistis yaitu metode pendekatan yang digunakan yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang- undangang yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, serta teknik pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data. Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban hukum pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana illegal fishing serta akibat hukumnya. Apabila dilihat dari ketentuan UU Perikanan, korporasi juga dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana illegal fishing, karena dapat dilihat definisi dari “Setiap orang” pada Pasal 1 angka 14 UU Perikanan Junto UU Cipta Kerja, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. terlebih lagi rancangan KUHP baru yang sudah disahkan saat ini telah mempertegas kedudukan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana serta dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Akibat hukum dari korporasi yang dengan sengaja melakukan tindak pidana illegal fishing dapat dikenakan sanksi pidana seperti denda, pencabutan izin beroperasi/usaha, dan perampasan asset, sehingga apabila hal tersebut terjadi maka dapat berdampak pula kepada sektor lain seperti finansial, perkembangan usaha, dan ditutupnya korporasi tersebut. Kata Kunci: Illegal Fishing, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum, Akibat Hukum
Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
---|---|
Subjects: | RESEARCH REPORT |
Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2023 |
Depositing User: | Mr SOER - |
Date Deposited: | 18 Sep 2023 08:57 |
Last Modified: | 11 Jan 2024 01:35 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/65109 |
Actions (login required)
View Item |