PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA UNTUK MEWUJUKAN KEADILAN

Manggalupang, Da’wan (2023) PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA UNTUK MEWUJUKAN KEADILAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text JURNALDawan.docx Download (92kB)

Abstract

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Salah satu penerapan fungsi sistem peradilan pidana adalah dalam hal pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam terkait mengenai: 1) Bagaimana pelaksanaan pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dalam sistem peradilan pidana Indonesia; 2) Bagaimana pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mewujukan keadilan. Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Tahapan penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih dapat dikatakan belum efektif, mengingat banyak sekali sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim masih di bawah batas minimum pemidanaan. Selain itu, yang menjadi persoalan pelaksanaan pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa ialah paradigma aparat penegak hukum yang masih mengedepankan pertanggungjawaban pidana (primum remedium) dalam penanggulangan kerugian akibat pengelolaan keuangan desa. Padahal sejatinya aspek pengelolaan keuangan desa termasuk penyelesaian kerugian desa merupakan bagian dari pada ranah Hukum Administrasi Negara. Pemidanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mewujukan keadilan dapat dilakukan dengan cara merumuskan kebijakan pemindanaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa yang berorientasi pada “pemulihan pada keadaan semula” dengan cara penghentian proses penuntutan sebagai bagian dari pada mekanisme sistem peradilan pidana, jika pelaku telah mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan korupsi yang dilakukan olehnya, sehingga khusus korupsi terkait pengelolaan keuangan desa perlu kiranya untuk diselesaikan dengan menggunakan mekanisme restorative justice. Kata Kunci: Pemidanaan, Kerugian, Desa.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	19 Aug 2023 06:20
Last Modified:	21 Aug 2023 02:45
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/64739

Actions (login required)

View Item