REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM HAL TERJADINYA TINDAK PIDAN KORUPSI

NURHAKIM, FIRMAN (2023) REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM HAL TERJADINYA TINDAK PIDAN KORUPSI. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text FIRMAN NURHAKIM_MIH.docx Download (56kB)

Abstract

Silang pendapat mengenai anak perusahaan BUMN adalah merupakan BUMN memang terjadi di dalam lapangan hukum Indonesia apalagi jika dikatikan dengan kerugian keuangan negara yang menyebabkan grey area di dalam penegakan hukum khususnya di dalam pertanggngungjawaban pidana anak perusahaan BUMN. Hal ini bermula ketika keuangan negara di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tidak memisahkan antara kekayaan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, dimana hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Padahal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa pengelolaan BUMN (Persero) tunduk terhadap aturan Perseroan Terbatas yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi untuk dapat meminta pertanggungjawaban korporasi haruslah dinyatakan kerugian yang nyata dan pasti (actual loss) bukan potensi kerugian negara (potential loss). Disisi lain direksi sebagai pemegang kewajiban pengurus perseroan kerap kali terkena imbas dari keputusan bisnis yang dia lakukan, padahal keputusan bisnis tersebut di dasarkan kepada tujuan korporasi. Sehingga bisakah delik korupsi dikenakan terhadap direksi korporasi yang melakukan keputusan bisnis demi pengembangan korporasi apabila terdapat kerugian selama bisnis tersebut dilakukan. Metode penelitian pada studi ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif (statue approach) yaitu dengan bersumber pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dokumen hukum. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, laporan hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Adapun spesifikasi penelitian adalah dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian hukum ini menunjukan bahwa tidak semua anak perusahaan BUMN diperlakukan sama dengan BUMN dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi, hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Sementara pertanggungjawaban pidana bagi anak perusahaan BUMN yang modalnya berasal dari penyertaan langsung negara adalah dengan menggunakan doktrin vicarious liability, strict liability dan doctrine of aggregation. Harmonisasi dan sinkronisasi yang dapat dilakukan adalah salah satunya dengan menggunakan asas lex specialis systematis untuk menentukan hukum pidana khusus yang mana yang diberlakukan ketika terjadi sengketa antara dua hukum pidana khusus. Kemudian implementasi doktrin business judgement rule sebagai immunity doktrin bagi direksi dalam melakukan keputusan bisnis selama dalam koridor itikad baik dan tanpa kesalahan yang ada pada dirinya. Kata Kunci : Korupsi, BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Business Judgement Rule, Lex Specialis Systematis,

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	14 Jul 2023 06:53
Last Modified:	14 Jul 2023 06:53
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/64273

Actions (login required)

View Item