POLA PERSIDANGAN ELEKTRONIK PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN ASAS PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN ELECTRONIC LITIGATION PATTERN IN THE ADMINISTRATIVE COURT IN AN EFFORT TO REALIZE DISPUTE RESOLUTION BASED ON THE PRINCIPLE OF A SIMPLE, FAST, AND LOW-COST JUDICIARY

JIMMY CLAUS PARDEDE, NPM. 209030003 (2023) POLA PERSIDANGAN ELEKTRONIK PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN ASAS PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN ELECTRONIC LITIGATION PATTERN IN THE ADMINISTRATIVE COURT IN AN EFFORT TO REALIZE DISPUTE RESOLUTION BASED ON THE PRINCIPLE OF A SIMPLE, FAST, AND LOW-COST JUDICIARY. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text JIMMY CLAUS PARDEDE_DIH.docx Download (83kB)

Abstract

Asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan harus dijalankan dalam setiap proses peradilan apapun tidak terkecuali Peradilan Tata Usaha Negara. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan; ketepatgunaan; kesangkilan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Ketentuan pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa yang dimaksud Pengadilan pada peraturan tersebut adalah pengadilan negeri, pengadilan agama/syariah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara. Ketentuan ini memberikan penegasan bahwasanya penerapan persidangan elektronik (e-litigation) baru dapat diterapkan pada pengadilan tingkat pertama secara umum dan pengadilan tata usaha negara secara khusus. Penerapan persidangan elektronik khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak sedikit permasalahan-permasalahan yang timbul baik secara teori maupun pada prakteknya. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya ditemukan oleh masyarakat pencari keadilan, namun juga ditemukan dan dihadapi oleh Hakim yang memeriksa sebuah sengketa, antara lain persidangan yang terbuka untuk umum, proses pembacaan putusan secara elektronik, penghitungan hari dalam proses persidangan, dan kehadiran para pihak. Persidangan elektronik yang selama ini dilaksanakan hanyalah bersifat transformasi dari persidangan konvensional. Sebagian besar tahapan persidangan konvensional dialihkan ke persidangan elektronik namun untuk tahapan pemeriksaan persiapan dan pembuktian belum dilakukan persidangan secara elektronik. Dengan demikian pola persidangan secara elektronik di pengadilan tata usaha negara belum diterapkan secara utuh sehingga pola demikian belum mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Agar terciptanya harmonisasi antar peraturan yang ada dan untuk menfasilitasi perkembangan jaman sehubungan dengan persidangan elektronik, maka sebaiknya norma tentang persidangan elektronik tidak diatur dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung, namun perlu diatur dalam sebuah Undang-undang yang mengatur mengenai seluruh hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya hukum acara mengenai persidangan elektronik. Perlu dibentuk Sistem persidangan elektronik yang terintegrasi pada Peradilan Tata Usaha Negara (Integrated e-Litigation Administrative Justice System) dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung, sehingga selaras dengan visi Mahkamah Agung yaitu Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung. Kata Kunci : Persidangan Elektronik, Pengadilan Tata Usaha Negara, Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	11 Apr 2023 07:52
Last Modified:	11 Apr 2023 07:52
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/63166

Actions (login required)

View Item