PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

RIKI ISMAIL BAROKAH, NPM. 199030035 (Hukum Tata Negara) (2023) PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text Cover riki dih.docx Download (51kB)
	Text Artikel Riki ismail.docx Download (91kB)

Abstract

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa mengingat dalam tataran praktik masih terkendala oleh banyaknya permasalahan dalam pengelolaannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa oleh Pemerintah Desa yang berlangsung saat ini; 2) Bagaimana konsep pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa oleh Pemerintah Desa yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Spesifikasi penelitian dalam penyusunan disertasi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data secara penelitian kepustakaan (library research), dengan analisis data yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa secara yuridis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Konsep pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa oleh Pemerintah Desa yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat ke depan dapat dilakukan melalui beberapa perubahan kebijakan sebagai berikut: a) dasar pengalolasian Dana Desa harus berdasarkan perspektif kebutuhan masing-masing Desa (bottom-up) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat; b) penetapan Dana Desa harus dilakukan oleh Kepala Desa guna mewujudkan keadilan dan kepastian peruntukan Dana Desa; c) proses penyaluran Dana Desa dari RKUN harus langsung ditransfer ke RKD dalam rangka efisien, ekonomis, efektif dan percepatan pembangunan Desa guna kepentingan kesejahteraan masyarakat; dan d) penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dapat dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa kepada Menteri Keuangan. Kata Kunci: Desa, Pemerintah, Pengelolaan.

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	30 Jan 2023 08:40
Last Modified:	30 Jan 2023 08:40
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/62044

Actions (login required)

View Item