DENIA MAULIDA YUNIAR, 182010147 (2022) COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
|
Text
02 Lembar Pengesahan.pdf Download (319kB) | Preview |
|
|
Text
01 Cover Skripsi.pdf Download (244kB) | Preview |
|
|
Text
04 Kata Pengantar.pdf Download (529kB) | Preview |
|
|
Text
03 Abstrak 3 Bahasa.pdf Download (213kB) | Preview |
|
|
Text
06 Bab 1.pdf Download (318kB) | Preview |
|
|
Text
05 Daftar Isi.pdf Download (519kB) | Preview |
|
|
Text
07 Bab 2.pdf Download (611kB) | Preview |
|
|
Text
11 Daftar Pustaka.pdf Download (430kB) | Preview |
Abstract
Gelandangan dan pengemis merupakan suatu fenomena sosial yang harus ditanggapi dengan serius. Fenomena ini semakin lama semakin memprinhatinkan. Meskipun pemerintah selalu berusaha untuk mengurangi popoulasi gelandangan dan pengemis melalui patroli penertiban yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung,Namun tetap saja jumlah gelandangan dan pengemis sepertinya tidak pernah berkurang bahkan cendurung bertambah. Mudahnya mencari uang dikota besar seperti kota Bandung yang telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang dari luar kota Bandung tanpa membawa bekal keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk mengadu nasib. Maka dari itu diperlukan collaborative governance sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama dan collaborative governace sebagai penengah agar para aktor membuat kesepahaman bersama terhadap suatu masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana collaborative governance untuk penanganan gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota bandung. Metode penelitian yang digunakan yang digunakan menggunakan metode penelitian deskriptif engan pendekatan kualitatif. Melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis mengacu kepada teori collaborative governance menurut Richardo S Morse & John B (2012) dengan indikator Assement,Initiation,Delibretrion, dan Implemetation. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa collaborative governance untuk penanganan gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota bandung belum berjalan baik dikarenakan masih ditemukan permasalahan seperti tidak rutinnya penjangkauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Bandung dengan Satpol PP kota Bandung untuk turun kelapangan secara bersama-sama. Gelandangan dan pengemis yang sulit dijangkau ketika dilakukan penjangkauan dan masih ada gelandangan dan pengemis kembali kejalanan ketika sudah diberikan bimbingan oleh Dinas sosial kota Bandung. Kesimpulan dari penelitian ini belum adanya SOP yang dibentuk untuk Dinas Sosial kota Bandung, Satpol PP serta Disdukcapil kota Bandung hanya karna saling keterkaitan makan adanya collaborative governance dijalankan untuk penanganan gelandangan dan pengemis. Dari hal tersebut Dinas Sosial kota Bandung dengan Satpol PP kota Bandung untuk turun kelapangan secara bersama-sama karena belum ada peraturan yang dijadikan acuan. Saran dari peneliti yang paling terepenting adalah kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat dimana pemerintah membuat kebijakan yang lebih dipertegas tentang tidak memberi uang untuk pengemis ataupun gelandangan di jalanan secara sembarangan karena membuat mental para gelandangan dan pengemis terbiasa untuk meminta-minta dan jera untuk melakukan hal mengemis dan menggelandang. Dan untuk masyarakat mengikuti peraturan yang dibuat pemerintah untuk kebaikan bersama. Kata Kunci : Collaborative Governance,Gelandangan dan Pengemis,Penanganan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara 2022 |
| Depositing User: | mr yogi - |
| Date Deposited: | 27 Oct 2022 02:38 |
| Last Modified: | 27 Oct 2022 02:38 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/60095 |
Actions (login required)
 |
View Item |
