DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERADILAN MILITER DAN PERADILAN UMUM TERHADAP TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI HUBUNGKAN DENGAN TEORI KEADILAN

Catur Prasetiyo, NPM : 188040032 (2021) DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERADILAN MILITER DAN PERADILAN UMUM TERHADAP TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI HUBUNGKAN DENGAN TEORI KEADILAN. Thesis(S2) thesis, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA.

Text Artikel Catur Prasetiyo.docx Download (52kB)

Abstract

TNI adalah institusi militer yang dimiliki negara Indonesia, bagi individu yang bekerja menjadi prajurit dikenakan peraturan undang-undang yang berbeda dengan individu lainnya. Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa dalam penjatuhan sanksinya tentulah berat. Akan tetapi, penjatuhan sanksi pada prajurit TNI adanya disparitas dengan aparatur negara lainnya (Polri), sehingga menjadi suatu kajian dalam penelitian ini. Identifikasi masalah dari penelitian ini ialah: (1) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi oknum TNI dan POLRI yang menyalahgunakan Narkotika dilihat dari penjatuhan sanksi dan proses beracaranya dihubungkan dengan Teori Keadilan; (2) Untuk mengetaui apakah disparitas sanksi terhadap oknum TNI dan POLRI yang menyalahgunakan Narkotika bertentangan dengan persamaan kedudukan di muka hukum; dan (3) Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan Mahkamah Agung agar antara Peradilan Militer dan Peradilan umum tidak terjadi disparitas sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan, Spesifikasi penelitian adalah deskriptis analitis yang menggunakan data berupa bahan primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal terkait isu disparitas Narkotika di lingkungan militer. Metode pendekatan yuridis normatif, menjadikan KUHPM sebagai norma utama dalam pemecahan permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Fakta yang diperoleh dilapangan diinventarisir untuk dipecahkan permasalahannya, kemudian disajikan dalam bentuk kualitatif non-matematis. Hasil penelitian tesis menyimpulkan bahwa: (1) Akibat hukum bagi oknum TNI yang mrnyalahgunanakan Narkotika adalah pidana penjara kurungan dan pemecatan sedangkan bagi anggota POLRI disini adalah rehabilitasi. (2) Peneliti menemukan adanya disparitas terhadap TNI dan POLRI yang menyalahgunakan narkotika, hukumanya selalu pidana penjara dan pemecatan, berbeda dengan oknum Polri yang berhak untuk direhabilitasi. Sehingga asas persamaan kedudukan di muka hukum dalam dalam penyalahgunaan narkotika, belumlah seimbang dan (3) Upaya yang dapat Mahkamah Agung lakukan adalah Mahkamah Agung dapat membuat surat edaran Mahkamah Agung dan Yurisprudensi agar tidak terjadi keragu-raguan apabila terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oknum anggota TNI. Kata kunci: TNI, Polri, KUHPM, Narkotika, dan disparitas

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2021
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	25 Dec 2021 02:39
Last Modified:	25 Dec 2021 02:41
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/54831

Actions (login required)

View Item