TENGGANG WAKTU PENERAPAN PELAKSANAAN EKSEKUSI MATI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Raisha Putri Kemala, NPM. 188040005 Konsentrasi Hukum Pidana (2021) TENGGANG WAKTU PENERAPAN PELAKSANAAN EKSEKUSI MATI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Raisha Putri Kemala_MIH copy.docx Download (29kB)

Abstract

Indonesia adalah negara berlandaskan hukum. Konsep hukum yang dianut oleh Indonesia adalah negara hukum pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, hal tersebut membawa konsekuensi logis bahwa segala bentuk aturan harus berlandaskan pada hukum yang sejalan dengan pancasila. Pidana mati tidak akan menjadi suatu polemik yang berkepanjangan apabila proses eksekusinya dilakukan tepat dan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Tenggang waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati yang berlarut-larut, bukan hanya menimbulkan suatu permasalahan akan tetapi permasalahan yang beranak pinak. Bukan saja terpidana yang seolah menjalani dua hukuman sekaligus akan tetapi juga terkait dengan tidak adanya kepastian hukum yang sesungguhnya sudah dijamin dalam konstitusi negara kita. Berdasarkan hal itu dapat diidentifikasikan permasalahan terkait tenggang waktu penerapan pelaksanaan eksekusi mati dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yaitu terkait penerapan masa tenggang eksekusi pidana mati dalam perspektif kepastian hukum dan juga terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terpidana terhadap negara dengan adanya ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan harus masa tenggang eksekusi pidana mati dalam perspektif kepastian hukum dan juga untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum dari terpidana terhadap negara dengan adanya ketidakpastian eksekusi. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan secara jelas untuk kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan adanya ketidak seimbangan antara das solen dan das sein. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang dengan tegas mengatur terkait tenggang waktu pelaksanaan eksekusi mati. Sehingga dirasa perlu segera dibuat perombakan aturan terkait yang sudah ada dan juga dilengkapi dengan pembuatan aturan pelaksana dari aturan-aturan yang sudah ada tersebut. Terpidana juga perlu difasilitasi untuk dapat melakukan upaya hukum terhadap negara terkait dengan tidak adanya kepastian hukum yang diperoleh selama menanti eksekusi mati dilaksanakan. Hal itu dikarenakan hingga saat ini belum ada upaya hukum yang dijamin secara pasti oleh negara dan dapat dilakukan oleh terpidana. Kata Kunci: Negara hukum pancasila, Eksekusi Mati, Upaya Hukum.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2021
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	25 Nov 2021 08:35
Last Modified:	25 Nov 2021 08:35
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/54358

Actions (login required)

View Item