MODEL KEBIJAKAN UNTUK MENINGKA TKAN LAPORAN KEMATIAN DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dr. Achdiat, M.Si, Achdiat (2019) MODEL KEBIJAKAN UNTUK MENINGKA TKAN LAPORAN KEMATIAN DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT. PROSIDING. pp. 46-59. ISSN 978-602-60771-0-3

[img] Text
MODEL KEBIJAKAN UNTUK MENINGKA TKAN LAPORAN KEMATIAN DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT.docx

Download (16kB)
[img]
Preview
Text
Model Kebijakan Untuk Meningkatkan Laporan Kematian Dalam Tertib Administrasi Kependdukan dan Catatan Sipil Di KBB.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Salah satu persoalan yang cukup pelik dalam Administrasi Kependudukan adalah yang berkaitan dengan pencatatan kematian. Kematian seseorang merupakan peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum akan tetapi akibatnya diatur oleh hukum. Akibat hukum yang timbul dari kematian seseorang adalah penentuan ahli waris, pembagian harta peninggalan dan perwalian. Untuk adanya tertib hukum guna melindungi hak-hak dan kewajiban ahli waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris diperlukan regulasi mengenai peristiwa kematian tersebut. Pelaporan mengenai peristiwa kematian seseorang sangat diperlukan untuk pemeliharaan data kependudukan sehingga data yang tersaji merupakan data yang faktual. Kenyataan menunjukkan akibat tidak terekamnya data kependudukan, berkaitan dengan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, misalnya pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Data Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu dan dengan bantuan sosial lainya menjadi bermasalah karena datanya tidak valid. Potret dan gambaran aktual pencatatan akta kematian di Kabupaten Bandung Baral masih rendah, indikasinya terlihat dari permohonan penerbitan surat kutipan akta kematian pac'.'.1 Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Bandung Baral, sampai akhir Bulan Mei Tahun 2015, masyarakat yang mengajukan permohonan Akta Kematian hanya sebanyak 20 orangpemohon. Penelitian ini menemukan Model kebijakan pencatatan akta kematian untuk meningkatkan kuantitas pencatatan akta kematian di KBB, berdasarkan SPM 70%pada Tahun 2018 sesudi RPJM KBB 2013-2018, dengan menggunakan pendekatan model inkrimentalisme (incrementalism). Simon (lslami, 1994:64) menjelaskan bahwa model inkrimental ini memandang kebijakan negara sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemer intah di masa lalu dengan hanya mengubahnya (mod(fikasi) sedikit demi sedikit. Kata kunci: Model Kebijakan , laporan akta kematian, Tertib Administras.

Item Type: Article
Subjects: PROCEEDING
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara 2016
Depositing User: ms Maoudy Nuraeni -uh
Date Deposited: 22 Jul 2019 03:09
Last Modified: 22 Jul 2019 03:09
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/42408

Actions (login required)

View Item View Item