PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PEMBERIAN FASILITASI OLEH PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Eka Susanti, NPM : 158040017 (2019) PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PEMBERIAN FASILITASI OLEH PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG. Thesis(S2) thesis, Perpustakaan Pascasarjana.

[img] Text
Artikel Eka Susanti.docx

Download (28kB)

Abstract

Proses perencanaan tata ruang, sering kali belummempertimbangkankeberadaan dan kebutuhanruanguntukPedagangKaki Lima. Ruangkota yang tersediahanyadifokuskanuntukkepentingankegiatan dan fungsi formal saja. Kondisiini yang menyebabkan para pedagang kaki lima menempatitempat-tempat yang tidakterencana dan tidakdifungsikanuntukmereka. Akibatnyamerekaselalumenjadiobyekpenertiban dan pemerasan para petugasketertibansertamenjadikankotaberkesansemrawut. Namun pada kenyataannyaKabupaten Bandung Barat belummelakukanpenataan dan pemberdayaanPedagang Kaki Lima mengakibatkanmenggangguketertiban dan kenyamananmasyarakatsertatidaktertatanya tata ruangkota.AtashaltersebutperluadanyasuatupenelitianterkaitPenataan dan pemberdayaanpedagang kaki lima terhadappemberianfasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalamrangkameningkatkanperekonomianmasyarakatdihubungkandenganUndang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang. Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahpendekatanyuridisnormatif, yaitumenguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaandenganpendekatanyuridisnormatif yang digunakan, makapenelitian yang dilakukanmelaluiduatahapyaitustudikepustakaan dan penelitianlapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakanadalahanalisisyuridiskualitatif, yaitu data yang diperoleh, baikberupa data sekunder dan data primer dianalisisdengantanpamenggunakanrumusanstatistik. Hasil penelitianmenunjukkanUndang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang, PeraturanPresidenNomor 125 tahun 2012 tentangKoordinasiPenataan dan PemberdayaanPedagang Kaki Lima jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentangPedomanPenataan dan PemberdayaanPedagang Kaki Lima mengaturtentangpenataan dan pemberdayaanPedagang Kaki Lima. Kemudian, pelaksanaanpenataan dan pemberdayaanpedagang kaki lima terhadappemberianfasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalamrangkameningkatkanperekonomianmasyarakatdihubungkandenganpenataanruangharusdisesuaikandenganRencana Tata Ruang Wilayah. Adapunupaya/kebijakan yang dapatdilakukan oleh Pemerintah Daerah setempatuntukmengatasipermasalahanpenataan dan pemberdayaanpedagang kaki lima terhadappemberianfasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalamrangkameningkatkanperekonomianmasyarakatdihubungkandenganpenataanruangadalahperumusanRancanganPeraturan Daerah tentangPenataan dan PemberdayaanPedagang Kaki Lima.

Item Type: Thesis (Thesis(S2))
Subjects: RESEARCH REPORT
Divisions: Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018
Depositing User: Mrs Lusiawati
Date Deposited: 10 May 2019 04:28
Last Modified: 10 May 2019 05:13
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/42138

Actions (login required)

View Item View Item