UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI BARANG ILEGAL DARI KOTA TAWAU (MALAYSIA) KE KOTA TARAKAN

Mega Prasetya Wardhani, 142030120 (2018) UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI BARANG ILEGAL DARI KOTA TAWAU (MALAYSIA) KE KOTA TARAKAN. Skripsi(S1) thesis, PERPUSTAKAAN.

	Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (25kB)
Preview	Image LEMBAR PENGESAHAN.jpg Download (670kB) | Preview
	Text BAB II.docx Download (67kB)
	Text ABSTRAK 3 BAHASA.docx Download (17kB)
	Text COVER.docx Download (112kB)
	Text BAB I.docx Download (25kB)

Abstract

Tarakan merupakan wilayah yang letak geografisnya terpisah dari pulau Kalimantan. Pulau Tarakan merupakan garda terdepan dari Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan negara Malaysia. Perairan di Tarakan merupakan arus dagang perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sehingga sangatlah ramai di lalui oleh kapal-kapal barang baik kapal lokal maupun luar negeri. Arus perdagangan antar pulau khususnya di wilayah perbatasan mempunyai sejumlah tantangan dan permasalahan yang cukup kompleks yang berbeda dengan perdagangan wilayah non-perbatasan. Permasalahan yang terjadi di Tarakan yaitu maraknya barang-barang ilegal yang dijual dengan bebas di pasar tradisional. Penelitian ini fokus pada pemerintah yang menangani barang ilegal dengan menggunakan kebijakan Permendag dan kebijakan Bea Cukai. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang menelaah data dari berbagai sumber dan menginterpretasikan sesuai dengan teori yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait dan sekunder melalui studi pustaka, dengan memanfaatkan bahan pustaka atau data tentang barang-barang ilegal Malaysia yang ada di Indonesia khususnya Kota Tarakan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan beberapa kebijakan yaitu dengan adanya upaya pemerintah Indonesia yang sudah di tetapkan melalui Permendag dan UU Bea Cukai yaitu melakukan penindakan dan sanksi bagi pelaku penyelundupan, pengawasan dan patroli di daerah laut dan darat untuk meminimalisir terjadinya penyelundupan serta sosialisasi bagi konsumen dengan memberikan informasi dan pemahaman mengenai bahaya barang ilegal. Namun, dengan adanya kebijakan pemerintah Indonesia di Kota Tarakan sendiri mempunyai tantangan yang berupa masih banyaknya pelabuhan tidak resmi, pengawasan tidak optimal, daya saing produk serta pendistribusian bahan pokok yang cukup lama dari wilayah pulau Jawa. Penyelundupan barang ilegal yang terjadi di Kota Tarakan tidak lepas dari permintaan pasar yang meningkat. Kurangnya pelabuhan resmi membuat para warga melakukan penyelundupan dan bongkar muat di pelabuhan tidak resmi. Yang berawal dari jalur perdagangan melalui pendekatan kekeluargaan yang terdapat di daerah perbatasan, tetapi berimbas juga di wilayah sekitar perbatasan. Serta barang ilegal ini juga mempunyai dampak positif bagi pelaku usaha dan dampak negatif bagi pemerintah, produsen dan konsumen. Kata kunci: Perbatasan Indonesia-Malaysia, Barang Ilegal, Penyelundupan, Kebijakan Pemerintah

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2018
Depositing User:	mr yogi -
Date Deposited:	03 Oct 2018 07:44
Last Modified:	03 Oct 2018 07:44
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/37307

Actions (login required)

View Item